Indonesiamaritimenews.com(IMN),JAKARTA: Sebagai Satuan Tugas (Satgas) perdamaian dunia, TNI Angkatan Laut (TNI AL) mengirimkan personel dan unsurnya yang tergabung dalam Maritime Task Force (MTF) TNI KONGA XXVIII-N. Satgas ini dituntut memberikan yang terbaik, standar tinggi dalam integritas, serta tidak melanggar hukum, kode etik, disiplin dan tata tertib.

Untuk mewujudkan hal tersebut, MTF TNI KONGA XXVIII-N melaksanakan pembinaan personel (Binpers) Fungsi Komando (BFK) secara ketat terhadap personel Satgas di KRI Frans Kaisiepo-368 saat sandar di Port of Beirut, Selasa (1/8/2023).

Baca Lainnya :

• Briptu Tiara Nissa, Polwan Lulusan Terbaik Akpol Turki Pidato di Depan Presiden Erdogan0
• Wow! Satgas KJK 2023 TNI AL Dipuji Putri Kerajaan Inggris, Princess Anne0
• Singgah di Skotlandia, KRI Bima Suci dan Atraksi Satgas KJK 2023 Dipuji Spektakuler0
• Lanjut Berlayar Menuju Skotlandia, KRI Bima Suci Dilepas Ribuan Warga Norwegia0
• Keren! KRI Bima Suci Sudah Raih 6 Tropi di Tall Ship Race 20230

Satgas MTF TNI merupakan duta PBB, Bangsa Indonesia, dan TNI yang berpegang teguh pada nilai-nilai inti dan kompetensi PBB (UN Core values and competencies), menjunjung tinggi hukum nasional maupun internasional, bahkan tunduk kepada hukum yang secara khusus diberlakukan untuk TNI.

Dalam misi perdamaian dunia, pelanggaran yang berpotensi terjadi di daerah misi di antaranya membeli, menjual, menyimpan, memiliki, dan membawa barang terlarang seperti senjata api, munisi, dan satwa yang dilindungi. BFK mempunyai sasaran manusia sebagai salah satu fungsi organik militer mulai dari tingkat yang terendah.

Keberhasilan implementasi BFK sangat tergantung pada kepedulian seluruh personel dari atasan hingga bawahan terhadap diri sendiri, bawahan, atasan, lingkungan kerja, dan organisasi.

Hal yang dilakukan antara lain dengan mengintensifkan jam Komandan, Palaksa, Kadep, Kadiv, dan kepala bagian, menggalakkan penyuluhan hukum dan intelijen termasuk materi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Aturan Kepemilikan dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Materi lainnya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu juga menggiatkan pemeriksaan dan sidak, melaksanakan pengawasan dan pengendalian melekat terhadap personel yang keluar kapal, serta pengecekan secara detail terhadap isi tas/koper/barang bawaan personel keluar masuk kapal.

Reward and punishment juga diberlakukan secara proporsional, serta penandatanganan pakta integritas dan surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Langkah preventif Satgas dalam mencegah pelanggaran di daerah misi merupakan implementasi perintah Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali dan Komandan PMPP TNI, Laksda TNI Retiono Kunto sebagai wujud komitmen dalam menjaga kehormatan dan nama baik TNI AL, TNI, Bangsa dan Negara di kancah internasional”, tegas Dansatgas MTF TNI Konga XXVIII-N/ UNIFIL, Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI AL yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi. “Jaga nama baik TNI AL, TNI, dan Bangsa Indonesia supaya tetap harum di dunia internasional”, tegas Kasal. (Riz/Oryza)