Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 65 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama tahun 2025. Pembangunan diawasi ketat melibatkan instrumen teknologi hingga lembaga penegak hukum.

Pelaksanaan pembangunan 65 lokasi KNMP telah masuk fase kontrak dengan total anggaran mencapai Rp1,34 triliun dan ditargetkan selesai tahun ini.  Sarana prasarana perikanan yang akan dibangun diantaranya dermaga, bengkel kapal, cold storage, pabrik es, tempat pelelangan ikan, hingga sentra kuliner ikan.

Pengembangan sumber daya manusia diwujudkan KKP dengan membangun bale nelayan disertai menyiapkan aktivasi kegiatannya. Lalu menerapkan pendekatan social engineering untuk optimalisasi pengelolaan fasilitas perikanan yang dibangun, dan mendorong jalannya usaha perikanan berkelanjutan oleh masyarakat nelayan dan koperasi.

Baca Lainnya :

• Lengkapi Amdal Tambak Udang Pantura, KKP Serap Aspirasi Masyarakat0
• Jangan Takut Makan Udang, KKP: Rantai Produksi Bebas Radioaktif0
• Genjot Produksi Udang Nasional, KKP Sokong Usaha Pembenihan Swasta0
• Launching Rumpon Dasar di Teluk Palu, Komitmen TNI AL Bantu Masyarakat Nelayan0
• PFSO dan CSO Garda Terdepan Jaga Keamanan Maritim0

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin mengatakan pelaksanaan program KNMP tentu butuh pengawasan maksimal.

“Sebagai program prioritas pemerintah yang mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo, pelaksanaan program KNMP tentu butuh pengawasan maksimal. Program ini dibangun menggunakan APBN sehingga manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sana,” ungkap Doni Ismanto dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Sebagai upaya pengawasan, KKP sudah menyiapkan konsultan pengawas, tim khusus pengawas lapangan, serta menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung.

KKP menyebut, sinergi dengan lembaga penegak hukum penting untuk mengurai sejak dini potensi munculnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas ini.

KKP juga mewajibkan pemasangan CCTV di setiap lokasi agar progres pembangunan dapat terpantau secara real time dari manapun, termasuk oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

“Kami upayakan minggu ini CCTV bisa tuntas dan terkoneksi semua, sehingga pembangunan bisa kami monitor dari pusat, dan Pak Menteri juga bisa melakukan monitoring langsung,” kata Ketua Pelaksana KNMP, Trian Yunanda.

Selain pengawasan oleh internal KKP, eksternal, dan instrumen teknologi, KKP mengajak awak media ikut mengawal pelaksanaan KNMP. Program prioritas yang diproyeksikan menyerap 7.000 tenaga kerja ini dilaksanakan secara transparan. (Arry/Oryza)