Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu revitalisasi tambak di pantai utara (Pantura) Jawa Barat kini memasuki tahap konsultasi publik penyusunan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Tahap awal program akan difokuskan di Kabupaten Karawang, sementara persiapan teknis tengah berjalan. Konsultasi publik penting untuk memastikan setiap aspek lingkungan hidup diperhitungkan sejak awal perencanaan.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu mengatakan Amdal sangat penting dilakukan untuk mengetahui potensi dampak lingkungan yang muncul, sehingga antisipasi dapat ditentukan sejak awal.

Baca Lainnya :

• Jangan Takut Makan Udang, KKP: Rantai Produksi Bebas Radioaktif0
• Genjot Produksi Udang Nasional, KKP Sokong Usaha Pembenihan Swasta0
• Launching Rumpon Dasar di Teluk Palu, Komitmen TNI AL Bantu Masyarakat Nelayan0
• PFSO dan CSO Garda Terdepan Jaga Keamanan Maritim0
• Kapal Pengawas Milik KKP Dibakar Massa, Ini Kronologi Penyebabnya0

"Ini sejalan dengan arahan Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono mengenai kebijakan ekonomi biru harus memastikan keberlanjutan ekosistem laut sebagai sumber pangan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Tb Haeru Rahayu dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Lebih lanjut, Tebe menjelaskan bahwa program revitalisasi ini tidak hanya menekankan aspek produksi, tetapi juga prinsip keberlanjutan lingkungan. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kawasan penghijauan, serta sistem budidaya ramah lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari program ini.

“Melalui kajian amdal ini, pemerintah dapat menyusun langkah-langkah antisipatif atau alternatif untuk meminimalkan dampak lingkungan yang mungkin timbul,” jelas Tebe.

Saluran Aspirasi Publik

Direktur Ikan Air Laut KKP, Ikhsan Kamil menyebutkan konsultasi publik dilaksanakan untuk menjaring masukan masyarakat mengenai potensi dampak, baik positif maupun negatif dari program revitalisasi. Konsultasi publik dihadiri oleh masyarakat sekaligus tokoh-tokoh setempat.

“Misalnya, ada kekhawatiran terkait intrusi air laut, penurunan permukaan air laut. Semua masukan ini akan dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen amdal agar risiko dapat diantisipasi sejak dini,” kata Ikhsan Kamil.

Sementara itu, Kepala Kelompok Kerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Heri Subanul Hoer, menekankan bahwa konsultasi publik merupakan upaya untuk memastikan penyusunan Amdal dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak terkait hasil studi AMDAL dapat menjadi pijakan kuat untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.

Sebagai informasi, program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa menargetkan peningkatan produktivitas dari 0,6 ton/ha/tahun menjadi 144 ton/ha/tahun, dengan total produksi mencapai 1,18 juta ton per tahun dan nilai ekonomi sekitar Rp28,2 triliun. Selain itu, program ini diproyeksikan dapat membuka sekitar 132.000 lapangan kerja baru di sektor hulu maupun hilir. (Arry/Oryza)