- PON XXI Aceh-Sumut 2024, KM Kelud Jadi Hotel Terapung Gratis
- 10 Negara Menimba Ilmu Budidaya Nila dan Lele dari Indonesia
- Kekuatan Kapal Selam Kunci Amankan Perairan RI, Kasal: Wujudkan TNI AL Modern dan Berdaya Gentar
- HUT ke 79 TNI AL di Atas Kapal Perang Dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto
- Tanjung Priok Bikin Presiden Zanzibar Kesengsem, Kerja Sama Maritim dengan Pelindo
- Pelindo Mengajar Menyasar SMAN 13 Jakarta, Drajat Sulistyo: SDM Bagus, Perusahaan Maju
- Kapal Nelayan Dimangsa Api, 4 Korban Dievakuasi KRI Layang 345, Seorang Tewas
- KRI Bima Suci Memukau Masyarakat di Shanghai Cina
- PON XXI 2024 di Aceh dan Sumut, Pelindo Pastikan Pelabuhan Malahayati Beri Layanan Penuh
- Pelindo Mengajar 2024, Dirut Arif Suhartono: Pendidikan Bukan Hanya Soal Akademis
Meningkat 26,47% dari Tahun Lalu Realisasi Anggaran Kemenhub Per Mei 2023 Capai Rp10,44 T
Siapkan Langkah Percepatan Strategis Kejar Target 97,27% Tahun Ini
Keterangan Gambar : Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023.Foto: Humas Hubla
Indonesiamaritimenews.com (IMN), Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan hingga 31 Mei 2023 sebesar Rp. 10,44 Triliun atau 31,26% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 33,41 Triliun (setelah automatic adjustment).
“Capaian ini meningkat dibanding dengan realisasi anggaran hingga bulan Mei tahun 2022 sebesar 26,47%,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023, Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).
Menhub mengungkapkan, telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan realisasi anggaran hingga akhir tahun 2023, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97,27%. Dengan tetap fokus pada penyelesaian program prioritas dan memastikan hasilnya dapat berdampak positif dan nyata bagi masyarakat.
Sejumlah langkah strategis yang dilakukan diantaranya yaitu: meningkatkan kualitas perencanaan dan kedisiplinan rencana kegiatan, akselerasi pelaksanaan program serta pelaksanaan barang dan jasa, meningkatkan kualitas belanja secara efektif dan efisien (value for money), serta meningkatkan monitoring dan evaluasi. “Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan akan terus diperkuat,” jelas Menhub.
Rincian realisasi berdasarkan sumber dana, yaitu: Rupiah Murni sebesar 31,83% dari pagu Rp.19,03 Triliun, PNBP sebesar 28,42% dari pagu Rp.3,55 Triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 24,13% dari pagu Rp.9,03 Triliun, Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 23,52% dari pagu Rp.1,70 Triliun, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar 39,15% dari pagu Rp.1,47 Triliun.
Lebih lanjut Menhub mengatakan torehan positif lainnya yaitu terkait raihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Mei 2023 Kemenhub, yang telah melebihi dari target. "Hingga Mei, raihan PNBP dan BLU kami mencapai 42,55% atau Rp. 4,11 Triliun. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 3,76 Triliun,” ujar Menhub.
BLU mencapai realisasi sebesar Rp. 552,70 Miliar atau 34,45% dari Target BLU sebesar Rp. 1,59 Triliun.
Realisasi PNBP per unit eselon 1 tertinggi yaitu: Sekretariat Jenderal sebesar 58,01%, diikuti oleh Ditjen Perhubungan Laut sebesar 47,71%, BPTJ sebesar 45,11%, Ditjen Perhubungan Darat sebesar 41,44%, Ditjen Perhubungan Udara sebesar 39,12%, Ditjen Perkeretaapian sebesar 37,39%, dan BPSDM sebesar 34,43%.
Pimpinan RDP Komisi V DPR RI M. Iqbal memberikan apresiasi kepada Kemenhub yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) semester 1 Tahun 2022.
Ia meminta Kemenhub untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan tidak terulang kembali.
Pada Semester I Tahun 2022 capaian progress tindak lanjut rekomendasi BPK yang mencapai 82,65%. Kemudian, meningkat di semester II Tahun 2022 yang mencapai 85,01%.
Baca Lainnya :
- Lindungi Hak Pelaut Meninggal di Singapura, Kemenhub Fasilitasi Pengurusan dan Pencairan Asuransi0
- Indonesia-Korsel Bahas Kerja Sama Transportasi Darat dan Udara0
- Komisi V DPR RI Puji Penyelenggaraan Mudik-Balik Lebaran 20230
- Pasca Kebakaran KMP Royce 1, ASDP Komitmen Jaga Keselamatan Pelayaran0
- Dukung Program Bangga Berwisata di Indonesia, ini Komitmen Menhub Budi Karya0
Sejumlah upaya yang dilakukan untuk mempercepat proses tindak lanjut diantaranya yaitu: menerbitkan surat pemberitahuan terkait LHP BPK RI, memantau tindak lanjut UPT di daerah, membahas intensif tindak lanjut dengan unit kerja eselon 1, memutakhirkan tindak lanjut dengan BPK RI setiap semester.(ARI/Oryza)