Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam perikanan akan tembus hingga Rp 1,15 Triliun hingga akhir tahun 2025. Perolehan PNPB nantinya akan dikembalikan lagi ke rakyat.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja KKP pada Subsektor Perikanan Tangkap, di Jakarta, (15/12/2025).

Latif menjelaskan, pihaknya selalu menjawab isu-isu tentang perikanan dan nelayan, salah satunya adalah soal PNPB. Soal PNPB menurut Latif, tentu ada pandangan-pandangan yang berbeda.

Baca Lainnya :

• Blue Food Jadi Penopang Kebutuhan Protein Nasional, KKP: Bandeng Kalahkan Salmon0
• Kapal Nelayan Nyaris Tenggelam, Diselamatkan Armada KKP0
• KKP Luncurkan Manual Pengukuran Karbon Biru Lamun Nasional, Ini Fungsinya0
• 1.207 Generasi Muda Siap Majukan Sektor Kelautan dan Perikanan0
• Ekspor Hasil Perikanan Indonesia Terus Meningkat, KKP: Peluang, Manfaatkan0

"Ada yang berpandangan, angka 5 sampai 10 persen terlalu tinggi," kata Latif. Namun ada juga yang berpandangan angka tersebut sudah cukup. Dikatakan Latif, KKP selalu terbuka untuk berdiskusi.

Untuk Kepentingan Nelayan

Latif mengungkapkan, sesuai dengan pasal 33 UU 1945, bahwa hasil dari perikanan tangkap membawa BNPB yang natinya untuk keadilan seluruh daerah di Indonesia.

Dijelaskan Latif, capaian BNPB untuk 2023 sekitar Rp731 miliar. "Tahun 2024 mencapai 1.053 miliar. Kemudian tahun 2025 mecapai 1.027 (Rp1 triliun lebih), ungkap Latif. Namun estimasi kita sampai 1,150 sekian sampai akhir tahun," ungkap Latif.

Dari pajak itulah kata Latif, dikembalikan lagi ke daerah-daerah yang mungkin belum bisa melakukan eksplorasi dan optimalisasi proses penakapan ikan. "Itulah yang disebut dengan pemerataan keadilan," ucap Latif.

Ia menegaskan, semakin tinggi penerimaan PNBP SDA perikanan maka semakin besar pula anggaran yang tersedia untuk pembangunan perikanan tangkap. PNBP yang diterima negara, 100% akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan pembangunan.
 
“Pengelolaan PNBP ini sebanyak 80% dikelola oleh pemerintah daerah dan 20% dikelola pusat,” ungkapnya
 
Adapun kegiatan yang dapat dibiayai melalui PNBP antara lain bantuan kepada nelayan, layanan perizinan berusaha termasuk pembukaan gerai perizinan berusaha di sentra nelayan, rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, hingga penguatan pendataan melalui pengadaan enumerator.
 
Selain itu KKP juga mencatat prognosa capaian produksi perikanan tangkap menyentuh angka 7,85 juta ton hingga 31 Desember 2025 mendatang. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 7,81 juta ton. Hal ini sejalan juga dengan perolehan nilai tukar nelayan yang pada November 2025 menyentuh angka 104,94.
 
Capaian lainnya, pada tahun 2025, KKP juga telah membangun 100 lokasi kampung nelayan merah putih (KNMP), penyaluran bantuan alat penangkapan ikan sebanyak 10.603 unit, mesin kapal perikanan 846 unit, pengembangan kapasitas dan pemberdayaan nelayan hingga penyediaan infrastruktur pelabuhan perikanan yang kompetitif.
 
“Kami juga terus berkomitmen dalam memberikan peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha perikanan serta terus menengahi permasalahan krusial nelayan, di antaranya mengatasi hambatan ekspor rajungan ke USA, penyediaan tata kelola BBM bersubsidi dan terus menerima audiensi dari masyarakat kelautan dan perikanan,” tandas Latif. (Arry/Mar)