- PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kemenhub
- IPC TPK Salurkan 4 Cultivator untuk Kelompok Tani di Agam
- Luncurkan Album Lagu Puisi Ibu Kata, Asrizal Nur Infaqkan Keuntungannya untuk Bangun Masjid
- TNI AL dan Bea Cukai Sorong Gagalkan Perdagangan 19 Ribu Batang Rokok Ilegal
- Jajaran PT Pelindo Jasa Maritim Temui Kasal, Ini yang Dibahas
- Dubes Prancis Kunjungi TPK Semarang, Pelindo dan CMA CGM Jajaki Penguatan Konektivitas Logistik
- Semangat! Tentara Cilik TK Hang Tuah Tanjung Uban Jelajahi Laut, Kobarkan Patriotisme Sejak Dini
- Dorong Kerja Sama Maritim dan Konektivitas ASEAN-India, Presiden Prabowo: Kita Bangsa Berdagang
- Ditjen Hubla Perkuat Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan
- Uji Petik di Semarang, Ditjen Hubla Pastikan Keamanan Kapal Angkutan Nataru 2026-2027
KKP Kembangkan Dua Program Prioritas di Maluku, Apa Saja ?

Keterangan Gambar : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif (ketiga dari kanan). Foto: KKP
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku. Berbagai program nasional dicanangkan antara lain Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menjelaskan, kedua program nasional itu menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di kawasan timur Indonesia.
“PIT dirancang untuk menciptakan tata kelola perikanan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui sistem kuota dan zonasi, Maluku justru menjadi wilayah prioritas karena memiliki potensi sumber daya ikan yang besar di WPP 714, 715, dan 718,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Selain PIT, KKP mendorong pemerataan pembangunan pesisir melalui program KNMP. Di Maluku, program ini sedang memasuki tahap percepatan pembangunan infrastruktur dasar berupa fasilitas nelayan yang nantinya akan menjadi sentra ekonomi perikanan.
“Di Maluku ada dua lokasi KNMP, yaitu di Desa Waelihang Kabupaten Buru dan Desa Labetawi, Kota Tual. Kita kebut pembangunannya agar dapat selesai akhir tahun, usulan untuk tahun depan juga telah kita buka untuk tahap berikutnya,” ungkap Latif.
Latif mengatakan, pihaknya juga sangat terbuka menjaring berbagai masukan serta aspirasi dan pemerintah daerah serta masyarakat nelayan terkait percepatan pembangunan infrastruktur perikanan, terutama pelabuhan perikanan dan sarana pendukung di Maluku yang wilayahnya berupa gugusan kepulauan.
“Belum lama, kami beraudiensi dengan Komisi II DPRD Provinsi Maluku dan mencatat berbagai saran serta masukan. Dialog ini menjadi wadah yang konstruktif untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Maluku,” imbuhnya.
Latif menambahkan, evaluasi terus dilakukan KKP untuk membenahi permasalahan yang terjadi di lapangan. Pihaknya juga terus melakukan kajian dengan menggandeng berbagai pihak, diantaranya akademisi dan mitra pembangunan KKP.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di berbagai kesempatan menyampaikan transformasi tata kelola perikanan tangkap melalui kebijakan penangkapan ikan terukur menjadi strategi KKP untuk menopang ketahanan panangan yang berkelanjutan, selain menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi. (Arry/Bow)











