Indonesiamaritimenews.com (IMN) JAKARTA: Sepanjang tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menambah 1,09 juta hektare lahan konservasi laut. Angka ini melebihi target sebesar 700 ribu hektare.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menyampaikan bahwa hingga akhir 2025, luas kawasan konservasi laut mengalami penambahan 1,09 juta hektare dari target 700 ribu hektare mencapai 30,9 juta hektare. Sementara yang dikelola secara efektif mencapai 19,27 juta hektare dari target sebesar 18,5 juta hektare.

Capaian ini menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2025 terhadap program perlindungan laut, peningkatan efektivitas kawasan konservasi, serta pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Baca Lainnya :

• Tongkat Komando Komandan KRI Teluk Calang-524 Diserahterimakan0
• SEA Games 2025 di Thailand, Prajurit Jalasena TNI AL Sumbang Emas dan Perak0
• Upaya Penyelundupan Rokok Ilegal Digagalkan Satgaspam TNI AL di Bandara Juanda0
• Posko Pusat Resmi Ditutup, Menhub: Angkutan Nataru 2025/2026 Lancar Terkendali0
• Demo Sekitar Akses Terminal, TPK Kendari Pastikan Layanan Terminal Tetap Normal0

“Capaian ini hasil dari sinergi dan kolaborasi dengan K/L, Pemda, perguruan tinggi, dan mitra konservasi serta kerjasama bilateral/multilateral," jelas Koswara saat menyampaikan Capaian Kinerja Sektor Kelautan Tahun 2025, dikutip Selasa (6/1/2026).

"Kedepan akan semakin diperkuat melalui PROTEKSI (Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi),” ungkap Koswara.
 
Selain itu KKP juga mencatat kemajuan signifikan dalam konservasi spesies dan genetik. Sepanjang 2025, pengelolaan pemanfaatan 420 spesies perikanan terealisasi 100 persen, sementara perlindungan spesies meningkat signifikan dengan penetapan 48 jenis biota laut dilindungi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
 
Sejalan dengan penguatan agenda Ekonomi Biru, KKP juga mencatat kemajuan signifikan dalam pengelolaan karbon biru melalui perencanaan, regulasi, dan pemutakhiran data ekosistem pesisir dan laut dangkal. Hingga 2025, telah disiapkan 20 lokasi perencanaan karbon biru, dengan 5 lokasi terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI), mencakup kawasan konservasi dan nonkonservasi. 
 
Regulasi Pendukung

KKP juga telah menerbitkan regulasi pendukung, termasuk Manual Pengukuran Karbon Biru Padang Lamun serta Keputusan Dirjen tentang pokja penyusunan informasi terumbu karang dan padang lamun nasional.

Pembaruan data nasional menunjukkan total habitat bentik laut dangkal seluas 2,27 juta hektare, yang terdiri atas terumbu karang, padang lamun, makroalga, serta substrat dasar (potensial rehabilitasi), sebagai basis penting kontribusi sektor kelautan dalam mitigasi perubahan iklim dan pengembangan karbon biru nasional.
 
Dalam mendukung pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, KKP melaksanakan rehabilitasi mangrove dan lamun di berbagai daerah, serta memulai pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara, Jakarta. Kawasan ini dirancang sebagai pusat rehabilitasi, konservasi, edukasi, dan wisata mangrove berbasis masyarakat.
 
Upaya menjaga laut dari ancaman sampah juga diperkuat melalui program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH). KKP aktif mendorong kolaborasi lintas sektor dan daerah, termasuk melalui nota kesepakatan dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait, guna menekan aliran sampah dari darat ke laut.
 
Seluruh capaian ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang menempatkan Ekonomi Biru sebagai arah utama pembangunan kelautan dan perikanan nasional untuk memastikan laut Indonesia tetap lestari, produktif, dan berkeadilan bagi generasi kini dan mendatang. (Arry/Mar)