Indonesiamaritimenews.com (IMN),AUSTRALIA: Indonesia mengajak negara-negara kawasan untuk mengimplementasikan prinsip ekonomi biru (blue economy). Salah satu negara yang diajak kerja sama adalah Australia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mewakili Pemerintah Indonesia menandatangani Deklarasi Sydney bersama menteri dari Australia dan Papua Nugini, pada kegiatan the 2nd Arafura and Timor Seas Ministerial Forum di Sydney, Australia, Kamis (5/12/2024).

Baca Lainnya :

• 7Th IEC 2024, TNI AL dan Royal Thai Navy Bahas Keamanan Maritim0
• Indonesia dan China Kerja Sama Maritim, Bukan Berarti Mengakui Nine Dash Lines0
• Menteri Negara Vanuatu Kunjungi Satgas Port Visit 2024, Kagum dan Terimakasih0
• Perkuat Kemitraan Strategis, Kasal Dampingi Presiden RI Kunjungan Kenegaraan ke Tiongkok0
• Bakti Kesehatan di Kapal Perang KRI WSH-991 Disambut Antusias Warga Vanuatu0

Penandatanganan Deklarasi Sydney sebagai komitmen negara-negara di kawasan dalam menjaga keanekaragaman hayati wilayah laut Arafura dan Laut Timor (ATS). Selain itu juga komitmen untuk mengatasi berbagai persoalan di tapal batas seperti populasi sampah, praktik illegal unreported unregulated fishing (IUUF), hingga pencemaran laut akibat tumpahan minyak.

“Kehadiran Indonesia dalam ATSEA Ministerial Forum sebagai bentuk komitmen kami melindungi keanekaragaman hayati, perikanan berkelanjutan, serta upaya peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Trenggono dalam forum tersebut.

Trenggono menandatangani dokumen Sydney Declaration: Shaping a New Decade Together Towards a Sustainable Blue Economy in the Arafura and Timor Seas bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Air Australia Tanya Plibersek, dan Menteri Perikanan dan Sumber Daya Kelautan Jelta Wong mewakili Papua Nugini.

Lahirnya Sydney Declaration mendorong pembentukan mekanisme tata kelola regional (Regional Governance Mechanism/RGM) untuk implementasi Rencana Aksi Strategis (SAP) di kawasan ATS dalam kurun waktu 2024-2033. Inilah yang akan mendorong terwujudnya kolaborasi regional yang terkoordinasi dan efektif.

Trenggono menjelaskan juga bahwa saat ini Indonesia sedang membangun sistem Ocean Big Data, seperti Artificial Intelligence and Machine Learning yang akan menjadi referensi menuju implementasi Indonesia Ocean Accounting. Inovasi ini memiliki kemampuan sebagai neraca laut, termasuk menganalisis keseimbangan di laut, dan memberikan data pengawasan sumber daya laut secara simultan.

PENGEMBANGAN BUDIDAYA

Trenggono juga menyinggung pentingnya pengembangan budi daya untuk melindungi populasi perikanan di laut. KKP telah mengembangkan modeling-modeling budi daya berkelanjutan untuk meningkatkan produksi perikanan tanpa harus bergantung dari hasil tangkapan di laut.

“Kami berpandangan perikanan budi daya memiliki kaitan dengan program ATSEA. Melalui budi daya, tekanan terhadap sumber daya perikanan tangkap dapat dikurangi. Sehingga mendukung tujuan konservasi yang menjadi inti program ATSEA,” pungkasnya.

Pembangunan modeling budi daya berkelanjutan menjadi bagian program Ekonomi Biru yang menempatkan kepentingan ekologi sebagai panglima. Selain modeling budi daya, KKP terus memperluas kawasan konservasi, menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota secara bertahap, mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melakukan aksi nyata pembersihan sampah plastik di laut dengan melibatkan para nelayan.

“Indonesia hadir di sini juga dalam rangka mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan ekonomi biru. Menjadikan kesehatan laut sebagai panglima dalam pengelolaan sumber daya di Laut Arafura dan Laut Timor,” pungkasnya. (RIZ/Oryza)