Breaking News
- Pantang Menyerah! Tim Penyelam Kembali Temukan 5 Jenazah Korban KMP Virgo Transport 8
- China-ASEAN Expo 2026, Pelindo Perluas Akses Pasar Global UMK Binaan
- Dum..! Dentuman dan Asap Tebal Getarkan Penyerahan 12 Ranpur Tank Amfibi AAV M-35 Korps Marinir
- Ranpur Amfibi AAV M-35 Perkuat Pasukan Marinir, Tidak Ditempatkan di KRI Sriwijaya-100, ini Spesifikasinya
- Menhan Serahkan 12 Ranpur AAV M-35 Buatan Amerika ke Pasukan Marinir I Cilandak
- Kowal Berjaya, Ukir Prestasi di Parimarox 2026
- 11 Warga Papua Nugini Terombang-ambing di Samudera Pasifik, Dievakuasi KRI WSH-991
- Kontaminasi Jenazah dan Arus Laut Jadi Tantangan, Lanal Banjarmasin Prioritaskan Keselamatan Penyelam
- Dikunjungi Mahasiswa India, IPC TPK Paparkan Teknologi Operasional dan Ekosistem Logistik
- Penyelam TNI AL dan SAR Gabungan Kembali Temukan 4 Jenazah di Lambung KMP Virgo Transport 8
Cegah Korupsi dan Monopoli TKBM di Pelabuhan, Ini Langkah KPK
By Indonesia Maritime News
Keterangan Gambar : Gedung KPK. Foto: dok. KPK
Indonesiamaritimenews.com ( IMN),JAKARTA : Potensi korupsi di wilayah pelabuhan Indonesia dinilai cukup tinggi. Biaya logistik yang menjadi celah dari terjadinya korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan langkah-langkah untuk menekan terjadinya korupsi di pelabuhan.
KPK selaku koordinator program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menjalankan rencana aksi (renaksi) memangkas biaya logistik di sejumlah pelabuhan. KPK mendeteksi korupsi pasti terjadi jika biaya operasional di pelabuhan tinggi.
Hal ini dikatakan oleh Pahala Nainggolan, Deputi bidang Pencegahan KPK, dalam acara Bincang Stranas PK bertajuk 'Pangkas Port Stay & Cargo Stay di Pelabuhan Bisa Gak Sih?" yang digelar secara daring, Kamis (27/10/2022).
Pahala Nainggolan menyebut 23,2 % Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia terlalu tinggi dibandingkan negara lain. Stranas PK khusus untuk renaksi pelabuhan ini kita lakukan atau kita desain untuk secara sederhana memangkas biaya logistik di pelabuhan. Jadi kalau nasional logistik ekosistem lebih luas, kita renaksinya secara spesifik di pelabuhan. Karena 23,2% dari PDB itu terlalu tinggi dibanding negara lain," kata Pahala. "Kita percaya itu kalau ada biaya yang tinggi, banyak stakeholder di situ, udah pasti ada korupsinya di situ. Oleh karena itu dilakukan perbaikan-perbaikan."
Diungkapkan Pahala, tim Stranas PK menemukan adanya pungutan ganda jasa layanan di Kepelabuhan Kepulauan Riau dengan tarif tak masuk akal. Hal tersebut kini sudah diatasi dengan membuat kebijakan satu pungutan dan perbaikan jasa pelabuhan.
Dia memberi contoh, misalnya ada pungutan ganda jasa layanan kepelabuhan di Kepulauan Riau dengan tarif yang tidak relevan dengan persaingan global. Kini sudah disepakati
satu pungutan saja dan dilakukan perbaikan jasa pelabuhan.
MONOPOLI
Diungkapkan Pahala, KPK juga menemukan adanya monopoli terkait Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Direktorat Jenderal dan satu Deputi. Masalah tersebut kini sudah dibenahi melalui perbaikan sistem monitoring yang melibatkan banyak pihak yang ada di pelabuhan.
Menurut Pahala, dulu sistem yang dibangun pemerintah, beberapa kementerian lembaga belum terintegrasi dan belum digunakan oleh pelabuhan dalam operasionalnya. "Sekarang kita sudah lakukan satu melalui INSW yang dikelola oleh LNSW dari Kementerian Keuangan. Jadi saya pikir pada suatu saat nanti kita akan undang juga LNSW untuk menggambarkan bagaimana INSW telah digunakan 14 Pelabuhan, 486 tuks dan 209 tersus," tukas dia.
Sebelum ada perbaikan sistem pelayanan, pergerakan barang banyak namun biaya mahal. Penyebabnya, tidak ada koordinasi sehingga pihak-pihak terkait menggunakan kewenangannya masing-masing. "Sekarang kita bilang misalnya join inspeksi tentang karantina dan Bea Cukai dari 11 pergerakan menjadi dua atau tiga pergerakan saja, itu lebih cepat dan pastinya lebih murah.
Selama ini kita lihat pergerakan domestik itu hampir tidak bisa dikontrol," ungkap Pahala. Namun kini telah dimulai
transparansi, di mana pelayaran kargo bisa dideteksi manifest domestik untuk transparansi daftar muatan dan transaksinya. (Arry/Orry)
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
Loading....
