Indonesiamaritimenews.com (IMN), BOGOR: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menetapkan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang. Penetapan ini merupakan review Peraturan Menteri Perhubungan No. KP 443 Tahun 2015.

Hal tersebut disampaikan Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut, Capt Budi Mantoro saat membuka Forum Grup Discussion (FGD) Rencana Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang di Kota Bogor, Selasa (24/10/2023).

Baca Lainnya :

• Tahun Transformasi BUMN, Pelindo Solusi Logistik Genjot Terobosan Baru untuk Indonesia Maju0
• Latihan National Marpolex 2023, Komitmen Indonesia Lindungi Lingkungan Maritim0
• Kemenhub Pertemuan Pokja Transportasi Maritim ASEAN, Apa Saja Usulan Indonesia ?0
• Sudah Ada Investor, Groundbreaking Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Dimulai 20240
• Hari Maritim Nasional ke-59, Presiden Jokowi: Laut Anugerah Tuhan, Banyak Menyimpan Rezeki0

Menurut, Capt. Budi, pada tahun 2015, memang Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Teluk Bayur sudah ditetapkan. Panjang alur pelayaran 3.6 nm dan kedalaman minimal 10 meter lws.

“Pada awal tahun 2023 ini, telah dilaksanakan survey pengawasan alur-pelayaran dengan hasil terdapat perbedaan desain koridor alur pelayaran dan daerah labuh kapal sehingga perlu dilakukan perubahan Permenhub tentang Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Teluk Bayur” kata Capt. Budi.

Ia.menjelaskan, Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang memiliki peran penting yaitu sebagai pintu gerbang antar pulau, serta pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor-impor dari dan ke Sumatera Barat. Selwin itu juga sebagai sarana transportasi antar kota pantai dan antar pulau di pesisir.

“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang yang tepat, aman, dan efisien” katanya.

Menurut Capt. Budi, Pelabuhan Teluk Bayur juga merupakan pelabuhan samudera yang terbuka untuk kegiatan perdagangan internasional di Provinsi Sumatera Barat. Pelabuhan ini memiliki beberapa kawasan yang merupakan sentra kegiatan ekonomi di Sumatera Barat meliputi Muara Padang dan Air Bangis.

Pelabuhan yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia ini merupakan penyuplai perdagangan antar daerah. 

Pelabuhan ini melayani kegiatan perdagangan berbagai jenis komoditas seperti batu bara, semen, clinker, minyak kelapa sawit, kayu manis, teh, moulding, furniture, dan karet. "Komoditas ini merupakan komoditas ekspor unggulan untuk benua amerika, eropa, asia, australia dan afrika serta melayani angkutan laut dalam negeri, bongkar muat barang dan turun naik penumpang,” ujar Capt. Budi.

Sedangkan Pelabuhan Muara Padang merupakan merupakan pelabuhan tertua di Kota Padang, yang berada  pada aliran sungai Batang Arau dengan wilayah administrasi pemerintahan berada  di kelurahan Batang Arau, Padang Selatan.

Pelabuhan Muara Padang ini berfungsi sebagai pintu gerbang  antar pulau terutama menuju  ke atau dari Kabupaten Kepulauan Mentawai  dan sekitarnya.

PENINGKATAN DAYA SAING

Terkait dengan hal tersebut,  menurut Capt. Budi diperlukan peningkatan daya saing pelabuhan yang berkelanjutan. Selain itu juga diperlukan perencanaan yang cermat dan pengaturan alur pelayaran yang tepat, aman, dan efisien bagi kapal-kapal yang menuju Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang.

“Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan termasuk Alur Masuk Teluk Bayur dan Muara Padang bukanlah sekadar tugas teknis dalam menentukan kedalaman yang ideal, tetapi juga merupakan langkah untuk meningkatkan keselamatan pelayaran” ujar Capt. Budi.

Dalam konteks pengembangan sektor maritim dan perdagangan, penetapan alur pelayaran menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dengan cermat. "Oleh karena itu, FGD ini menjadi wadah yang sangat tepat bagi kita semua untuk membahas dan berdiskusi terkait potensi, tantangan, serta solusi yang terbaik dalam merancang alur pelayaran yang aman, efisien, dan berkelanjutan," ucap Capt. Budi.

Ia berharap diskusi dalam FGD ini dapat berjalan dengan penuh kerjasama, saling mendengarkan, dan menghormati pendapat setiap individu dengan fokus dan tujuan bersama.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, kita harus memastikan bahwa penetapan alur-pelayaran masuk pelabuhan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat menghadapi tantangan masa depan yang mungkin kita hadapi. Penetapan alur pelayaran hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju peningkatan kesejahteraan dan kemajuan berkelanjutan” kata Capt. Budi.

Kegiatan FGD tersebut  merupakan tahapan mekanisme dalam rangka menyempurnakan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang, Provinsi Sumatera Barat. Keputusan Menteri Perhubungan yang baru ini, nantinya akan menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Perhubungan No. KP 443 Tahun 2015.

Pemerintah berharap dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan yang baru tersebut, nantinya ketertiban, kelancaran serta keselamatan lalu-lintas pelayaran khususnya di Perairan Pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang akan tetap terjaga.

FGD menghadirkan para narasumber dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Teluk Bayur, terkait Survey hidro-oceanografi, Direktorat kepelabuhanan terkait dukungan data dan informasi rencana pengembangan pelabuhan, Pushidrosal terkait pentingnya penggambaran alur-pelayaran masuk pelabuhan pada Peta Laut Indonesia, dan Direktorat Kenavigasian terkait proses penetapan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di alur-pelayaran masuk pelabuhan Teluk Bayur dan Muara Padang.

Adapun para peserta FGD berasal perwakilan dari Pushidrosal, Kemenko Marves, KKP, BIG, perwakilan dari Direktorat dan Bagian di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Kepala Distrik Navigasi Type A Kelas II Teluk Bayur, Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat, perwakilan Distrik Navigasi di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan menetapkan 636 Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan di seluruh wilayah perairan Indonesia.  Dari data pada Direktorat Kenavigasian, sampai saat ini proses penyusunan dan penetapan alur pelayaran di seluruh perairan Indonesia sudah mencapai 127 Keputusan Menteri Perhubungan. (Bow/Oryza)