Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA:  Kementerian Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan langkah strategis dalam mengembangkan infrastruktur transportasi laut, khususnya sektor kepelabuhanan. Kedua pihak bekerja sama dalam pengembangan Pelabuhan Benoa, Bali.

Kedua pihak, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pelindo menandatangani perjanjian pemanfaatan dan penggunaan tanah hasil reklamasi sebagai obyek konsesi di Area Pengembangan I Pelabuhan Benoa, Bali.

Baca Lainnya :

• Buka PKL Diklat Penyelenggaraan Pelabuhan, Ini Pesan KSOP Kelas II Cirebon0
• Pengelolaan Koleksi 280 Spesimen Spesies Laut Dalam Dialihkan KKP0
• Awasi Gaji Pokok Awak Kapal Berbendera Indonesia, KSOP Kelas III Sunda Kelapa Undang Stakeholder0
• Ditjen Hubla Layani Vaksinasi Bagi Pelaut, Jemaah dan Pelancong0
• Kemenhub Optimalkan PNBP Selenggarakan Bimtek Penggunaan Perairan Diikuti 59 UPT0

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa, Capt. Herbert Elisa P. Marpaung dan Sub Regional Head pada Sub Regional Bali Nusra Regional 3 Pelindo, Fariz Hariyoso, bertempat di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Jumat (30/8).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan di bidang transportasi laut.

"Atas nama pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, saya menyambut baik kegiatan ini. Langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita dalam memacu produktivitas, efisiensi, dan kualitas pertumbuhan di sektor transportasi laut," kata Antoni.

Perjanjian ini mencakup pemanfaatan tanah hasil reklamasi seluas 247.700 meter persegi di Pelabuhan Benoa. Tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas pendukung pelabuhan, sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Benoa yang juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).

"Tanah hasil reklamasi ini akan menjadi dasar hukum yang penting dalam tertib administrasi dan tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan salah satu persyaratan pendaftaran hak atas tanah guna menunjang peningkatan pelayanan dan operasional di Pelabuhan Benoa," jelas Antoni.

Perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 30 tahun, di mana 5% dari tanah tersebut atau seluas 12.385 meter persegi, akan diserahkan kepada KSOP Kelas II Benoa untuk kepentingan pemerintah.

Antoni juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan BUMN dalam pengelolaan pelabuhan. "Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kita menunjukkan komitmen bersama antara Kementerian Perhubungan dan PT. Pelabuhan Indonesia dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelabuhan agar lebih profesional, efektif, dan efisien di tengah tantangan global yang semakin kompleks," sambung dia.

Penandatanganan perjanjian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal, baik dalam meningkatkan pendapatan negara maupun kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Pelabuhan Benoa sebagai salah satu pusat maritim utama di Indonesia.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada KSOP Kelas II Benoa, PT. Pelabuhan Indonesia, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras," tandasnya. (Bow/Oryza)