Indonesiamaritimenews.com (IMN): PALEMBANG: Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menandatangani kesepakatan Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana pembangunan Palembang Baru, Tanjung Carat.

Kesepakatan penyerahan HPL dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kepada Kementerian Perhubungan, dilakukan Jumat (31/10/2025). Menhub juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumatra Selatan.

Penandatanganan ini berkaitan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat, Sumatra Selatan. Rencananya, pembangunan pelabuhan ini akan dimulai pada awal tahun depan dan diharapkan rampung dalam tempo tiga hingga empat tahun.

Baca Lainnya :

• Konektivitas Laut Timur hingga 3T, ASDP Layani 48 Lintasan Penyeberangan di Kupang-NTT, Ini Tarifnya0
• Jelang Nataru 2025-2026, Menhub Siapkan Kebijakan dan Strategi Angkutan Udara0
• Libur Nataru 2025, Tarif Tiket Pesawat Turun Hingga 10 Januari 20260
• Catat! Libur Nataru 2025/2026 Ada Mudik Gratis Naik Bus, Kapal Laut dan KA, Simak Rinciannya0
• Rakernas ISAA 2025, Kemenhub Dorong Profesionalisme dan Digitalisasi Industri Keagenan Kapal0

Menhub mengatakan, momen ini menjadi langkah penting untuk memperkuat konektivitas maritim dan kelancaran logistik.

"Momen ini menjadi wujud langkah penting yang nyata bagi kita bersama.
Bahwa pemerintah hadir untuk memperkuat konektivitas maritim dan memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatra bagian selatan secara keseluruhan,” ujar Menhub Dudy.

Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat rencananya akan dibangun di atas Lahan Pelabuhan seluas 59,5 Hektare. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan kedepannya akan menjadi pelabuhan utama penunjang perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Sumatra Selatan. Hal ini telah ditetapkan pula dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

"Saya berharap semua pihak terkait dapat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan baik sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Pihak Swasta, dan berbagai pihak lain terkait," ujar Dudy.

"Harapan kita bersama, agar sinergi dan kolaborasi ini, khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat berjalan lancar, efektif, dan penuh integritas," sambung Dudy.

Tekan Biaya Logistik

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Daru menyampaikan pentingnya pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat ini. Pasalnya, Pelabuhan Boom Baru yang menjadi pelabuhan tumpuan Provinsi Sumatera Selatan saat ini kondisinya sudah tidak memadai.

Lokasi Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota. Arus lalu lintas mobil bertonase besar dari dan menuju pelabuhan menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pelabuhan ini juga mengalami pendangkalan kedalaman sungai sehingga tidak dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar.

"Sedimentasinya luar biasa hingga kapal besar tidak bisa sandar sesuai kemampuan kapal sehingga tidak maksimal. Padahal, potensi Sumsel sangat besar. Sumsel memiliki lahan sawit 1,4 juta hektar. Sumbangan produksi karet nasional juga 30%-nya ada di sini. Ada pula produksi batu bara. Potensi ini yang ingin kita maksimalkan," jelas Gubernur Herman Daru.

Dengan adanya pelabuhan baru, diharapkan beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, dan Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian. (Arry/Mar)