Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus mematangkan persiapan penyelenggaraan angkutan laut dan penyeberangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Kesiapan armada, fasilitas pelabuhan, pelayanan penumpang, hingga pengawasan keselamatan pelayaran diperkuat untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung selamat, aman, tertib, dan lancar.

Baca Lainnya :

• Singgah Perdana di Pelabuhan Donggala, KM Dorolonda Perkuat Konektivitas Sulawesi Tengah0
• Insiden KM Lawit di Ende, PELNI Siapkan Alternatif Transportasi Layani Penumpang Terdampak0
• Buoy dan Oil Boom Terpasang di Lokasi Bangkai KMP Batumandi, ASDP Perkuat Penanganan0
• Zero Kendaraan ODOL 2027, Pelabuhan Tanjung Perak Lokasi Uji Coba Penertiban0
• KMP Batumandi Tenggelam, Kemenhub dan ASDP Pastikan Pelabuhan Merak Tetap Normal0

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Nataru. Peningkatan mobilitas masyarakat harus diimbangi dengan kesiapan operasional dan pengawasan yang optimal.

Sebagai langkah konkret, Ditjen Perhubungan Laut melaksanakan uji kelaiklautan terhadap 2.140 kapal pada 1–30 November 2026. Pemeriksaan mencakup alat keselamatan dan pemadam kebakaran, jalur evakuasi, kondisi mesin dan navigasi, serta kesiapan awak kapal dalam menghadapi keadaan darurat. Pelaksanaan safety drill dan self inspection juga diperkuat untuk memastikan prosedur keselamatan dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

“Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek keselamatan. Saya meminta seluruh UPT memastikan pemeriksaan dilaksanakan secara menyeluruh dan setiap temuan ditindaklanjuti. Kapal yang belum memenuhi persyaratan keselamatan tidak boleh dioperasikan,” tegas Samsuddin.

Untuk memperkuat koordinasi, Posko Terpadu Angkutan Nataru direncanakan beroperasi pada 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027, dengan pemantauan data penyelenggaraan angkutan berlangsung hingga 8 Januari 2027. Posko ini menjadi pusat koordinasi dan pemantauan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama periode angkutan.

Antisipasi Lonjakan Penumpang dan Cuaca Ekstrem

Mengantisipasi peningkatan penumpang, Ditjen Perhubungan Laut menyiapkan optimalisasi armada melalui penyesuaian jumlah dan jadwal kapal pada rute-rute dengan potensi lonjakan permintaan. Kapal cadangan dan kapal negara juga disiagakan untuk mendukung pelayanan serta penanganan kondisi darurat.

“Optimalisasi tiket daring dan pencatatan manifest secara real-time juga diperkuat untuk mencegah kelebihan kapasitas serta memastikan jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas kapal,” ujar Samsuddin.

Berdasarkan evaluasi Nataru 2025/2026, jumlah penumpang angkutan laut mencapai 2,5 juta orang atau meningkat 33,60 persen dibandingkan periode sebelumnya. Pada sejumlah rute tertentu, kebutuhan angkutan selama periode puncak juga meningkat sekitar 50–60 persen dibandingkan kondisi normal.

"Pengendalian kepadatan pelabuhan dilakukan melalui pengaturan akses masuk, sistem satu pintu, optimalisasi buffer zone, serta koordinasi dengan instansi terkait. Operator pelabuhan juga dapat membatasi hingga menghentikan penjualan tiket apabila kapasitas kantong parkir penampungan telah terpenuhi," jelas Samsuddin.

Di sisi lain, antisipasi terhadap kondisi cuaca ekstrem menjadi perhatian penting. Koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diperkuat untuk memantau perkembangan cuaca dan kondisi perairan.

"Syahbandar berwenang menunda keberangkatan kapal apabila kondisi cuaca tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran," tegasnya.

Pemerintah Siapkan Stimulus Tarif

Untuk mendukung keterjangkauan transportasi selama Nataru 2026/2027, pemerintah menyiapkan stimulus berupa diskon tarif dasar sebesar 30 persen bagi penumpang kelas ekonomi pada 25 trayek kapal penugasan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Program ini menargetkan 414.630 penumpang untuk periode keberangkatan 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Pada angkutan penyeberangan, pemerintah juga menyiapkan stimulus berupa penghapusan 100 persen komponen tarif jasa kepelabuhanan di 14 lokasi pelabuhan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat selama libur akhir tahun.

Lebih lanjut Samsuddin menegaskan bahwa kelancaran angkutan Nataru membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari UPT Ditjen Perhubungan Laut, operator kapal dan pelabuhan, pemerintah daerah, BMKG, TNI/Polri, Basarnas serta stakeholder terkait.

“Kami meminta seluruh operator memastikan kapal memenuhi persyaratan keselamatan, sementara petugas di lapangan harus melaksanakan pengawasan secara konsisten dan responsif. Kami juga mengimbau masyarakat membeli tiket melalui kanal resmi, mematuhi arahan petugas, dan mengikuti ketentuan keselamatan selama berada di pelabuhan maupun di atas kapal,” tegas Samsuddin.(Arry/Oryza)