Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka berniat mundur dari jabatannya. Niat tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)  Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Presiden kemarin. Prasetyo menjelaskan soal dinamika yang berkembang saat ini dan isu pengunduran diri Gibran.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo

Baca Lainnya :

• Listyo Sigit Dicopot, Letjen TNI Ariyo Windutomo Diangkat jadi Plt Kepala Staf Kepresidenan0
• Jenderal Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Tersangka Penyadapan Telepon Presiden0
• Geger 3 Jenderal Polisi Ditangkap Mabes Polri, Ada Inisial L0
• Kemenhub dan Jasa Raharja Pastikan Hak Penumpang KMP Batumandi Pascakebakaran di Perairan Merak0
• Menhub Minta Polri-KNKT Usut Kebakaran KMP Batumandi, Kapolri: Kami akan Selidiki0

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," sambung Prasetyo.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran," jelas Prasetyo.

"Dan Bapak Wapres, Bapak Gibran Rakabuming Raka juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di PTUN," ungkap Prasetyo.

Ditambahkan Prasetyo, proses hukum yang ditempuh Gibran harus dihormati. "Kita tentu harus hormati dan dipersilahkan memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," tandasnya.

Hak Penyampaian Pendapat DPR

Seperti diketahui, saat ini polemik soal ijazah Gibran kini menjadi bola panas berkaitan dengan keabsahan posisinya sebagai Wapres, menyusul putusan dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi.

MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Sebelumnya, MK juga  menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura maupun  Australia.

Putusan MA dan MK ditindaklanjuti DPR yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagaimana diatur dalam UU MD3. Sebanyak 50 anggota dari enam fraksi di DPR telah menyetujui usul HMP. (Riz/oryza)