Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas melalui sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan kick-off meeting antara jajaran Direksi ASDP dan tim dari Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK yang berlangsung pada Senin (28/7/2025) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.

Dalam siaran resmi ASDP dijelaskan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi ASDP untuk mempercepat langkah-langkah pencegahan korupsi secara menyeluruh, melalui evaluasi sistem dan penguatan integritas individu.

Baca Lainnya :

• Konsistensi Audit Sistem Manajemen Terintegrasi, TTL Mantapkan Langkah Menuju Operasional Tangguh0
• Pendapatan 2024 Tembus Rp5 Triliun, ASDP: Bukti Tetap Tangguh di Tengah Tantangan Ekonomi0
• TPS Sambut Layanan Baru di Awal Semester II 2025, Koneksi dengan Pelabuhan Besar China0
• Pertamina Rombak Jajaran Direksi 4 Subholding, Ini Daftar Namanya0
• Patuhi ISPS Code, RSO PTK Gelar Training IMO Course 3.21 untuk Perwira Pertamina0

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menekankan bahwa sinergi antara KPK dan BUMN menjadi strategi prioritas KPK dalam periode kepemimpinan 2024–2029. "Bukan hanya soal perbaikan sistem, tetapi juga penanaman nilai-nilai integritas yang kuat di tubuh organisasi," ujarnya.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Direktur Utama ASDP Heru Widodo, Wakil Direktur Utama Yossianis Marciano, Direktur Operasi dan Transformasi Rio Lasse, Direktur Keuangan, TI, dan Manajemen Risiko Djunia Satriawan, Direktur Teknik dan Fasilitas Kusnadi C. Wijaya, serta Direktur SDM dan Layanan Korporasi Wahyu Wibowo.

Dari pihak KPK, hadir Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring Bapak Aminudin, bersama para Kasatgas dari Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI.

Kenali Celah Rawan

Aminuddin menjelaskan, sistem yang kuat dan akuntabel menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, KPK mendorong agar setiap BUMN mampu mengenali celah-celah dalam sistem yang selama ini rawan disalahgunakan, dan melakukan koreksi menyeluruh terhadap potensi kelemahan tersebut.

Pencegahan tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi harus dirancang sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang, termasuk mitigasi risiko dan antisipasi terhadap residu praktik korupsi.

KPK juga mengapresiasi sikap terbuka dan respons positif dari manajemen ASDP dalam menerima masukan serta menjalankan proses perbaikan sistem secara menyeluruh. Menurut KPK, keberhasilan upaya pencegahan ini sangat bergantung pada sejauh mana BUMN memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan setiap rekomendasi yang diberikan.

Dalam sesi diskusi, KPK menyampaikan beberapa fokus area perbaikan yang relevan di lingkungan ASDP. Mulai dari penguatan sistem pengadaan kapal, peningkatan tata kelola manajemen kapal berbasis digital, hingga pentingnya integrasi data manifest penumpang yang lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini bertujuan agar ASDP mampu membangun sistem yang lebih transparan, efisien, dan antikorupsi.

Lingkungan Kerja 

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan pandangan yang sejalan. Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap integritas harus menjadi budaya kerja di seluruh lini ASDP.

"Bagi ASDP, membangun lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi bukan hanya kewajiban normatif, tetapi merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, langkah perbaikan sistem juga akan dibarengi dengan evaluasi kebijakan internal yang sudah tidak lagi relevan dengan dinamika saat ini," jelas Heru.

Terkait isu manifest penumpang yang kerap menjadi perhatian publik, Heru menegaskan bahwa ASDP akan menindaklanjuti rencana integrasi sistem reservasi Ferizy dengan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil.

Namun demikian, sesuai regulasi yang berlaku, tanggung jawab validasi manifest dan pengawasan di lapangan tetap berada di tangan regulator, dalam hal ini KSOP dan BPTD. ASDP mendukung penuh langkah-langkah pengawasan tersebut dan siap meningkatkan akurasi serta transparansi data yang dikelola.

Selain itu, ASDP saat ini telah memiliki sistem Whistle Blowing sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan menciptakan lingkungan kerja yang transparan.

Dalam diskusi, ASDP membuka ruang untuk pengembangan lebih lanjut terhadap sistem tersebut, agar semakin efektif, objektif, dan terintegrasi dengan mekanisme pengawasan eksternal demi penguatan budaya integritas di seluruh lini perusahaan.

ASDP meyakini bahwa pencegahan korupsi adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi antar-lembaga, konsistensi manajemen, serta keteladanan dari seluruh insan perusahaan. Melalui sistem yang semakin andal dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, ASDP optimistis mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun BUMN yang bersih, profesional, dan dipercaya publik. (Arry/Oryza)