- PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kemenhub
- IPC TPK Salurkan 4 Cultivator untuk Kelompok Tani di Agam
- Luncurkan Album Lagu Puisi Ibu Kata, Asrizal Nur Infaqkan Keuntungannya untuk Bangun Masjid
- TNI AL dan Bea Cukai Sorong Gagalkan Perdagangan 19 Ribu Batang Rokok Ilegal
- Jajaran PT Pelindo Jasa Maritim Temui Kasal, Ini yang Dibahas
- Dubes Prancis Kunjungi TPK Semarang, Pelindo dan CMA CGM Jajaki Penguatan Konektivitas Logistik
- Semangat! Tentara Cilik TK Hang Tuah Tanjung Uban Jelajahi Laut, Kobarkan Patriotisme Sejak Dini
- Dorong Kerja Sama Maritim dan Konektivitas ASEAN-India, Presiden Prabowo: Kita Bangsa Berdagang
- Ditjen Hubla Perkuat Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan
- Uji Petik di Semarang, Ditjen Hubla Pastikan Keamanan Kapal Angkutan Nataru 2026-2027
Munas FSP, Menaker: Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja Terus Bangun Dialog

Keterangan Gambar : Menteri Yassierli membuka Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi (FSP PPMI) SPSI di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (1/8/2026). Foto: Kemnaker
Indonesiamaritimenews.com (IMN), SURAKARTA: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan, hubungan industrial yang baik hanya dapat terwujud bila pemerintah, pengusaha, dan pekerja terus membangun dialog dan saling percaya.
Menteri Yassierli memaparkan berbagai langkah pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan, pelindungan, dan kompetensi pekerja saat membuka Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi (FSP PPMI) SPSI di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (1/8/2026).
Menaker mengatakan berbagai kebijakan ketenagakerjaan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan melibatkan pekerja, serikat buruh, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi menjadi pilar utama penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.
Baca Lainnya :
- Menaker: Penyandang Disabilitas Harus Mendapat Kesempatan Kerja Setara0
- Tembakan Meriam-76 TNI AL Getarkan Laut Rusia0
- Rimpac 2026 di Hawaii, Perwira TNI AL Tuntaskan Tugas Sebagai Deputy Future Operation0
- Presiden Prabowo: Anak-anakku Semua, Kalian Telah Memilih Siap Berkorban Jiwa dan Ragamu untuk NKRI0
- Latma Orruda 2026 di Rusia Dimulai, Uji Ketangguhan dan Kesiapan Tempur Prajurit Jalasena0
"Hubungan industrial yang baik hanya dapat terwujud apabila pemerintah, pengusaha, dan pekerja terus membangun dialog serta saling percaya dalam mencari solusi atas setiap tantangan ketenagakerjaan," ujar Yassierli.
Komitmen pemerintah memperkuat kesejahteraan dan pelindungan pekerja diwujudkan melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyempurnaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Program tersebut memberikan dukungan penghasilan selama masa transisi sekaligus akses pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
Selain itu, pemerintah memperluas pelindungan pekerja melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi, keringanan iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk memperkuat pelindungan awak kapal perikanan Indonesia.
Menaker menambahkan pemerintah juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi dan Program Pemagangan Nasional. Kedua program tersebut disiapkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan industri.
"Kami ingin setiap pekerja Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga semakin siap menghadapi perubahan dunia kerja dan memiliki daya saing yang lebih tinggi," tutur Yassierli.
Ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.
"Kerja sama menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja," ucapnya.
Perkuat Organisasi
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengajak seluruh serikat pekerja untuk terus memperkuat organisasi agar mampu menghadapi berbagai tantangan dunia ketenagakerjaan.
"Organisasi pekerja yang kuat menjadi pilar utama penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh sekaligus menjaga hubungan industrial yang sehat," kata Said Iqbal. (Riz/Mar)











