- Kampung Nelayan Merah Putih 2027 Mulai Disiapkan, KKP Garap 1.000 Titik Lokasi di 37 Provinsi
- KKP Jemput Bola Dampingi Pemda Urus KKPRL Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih
- 100 Ribu Benih Lele Unggul Ditebar di Bantul, Bantuan KKP untuk Pembudidaya Ikan
- Didukung Titiek Soeharto, KKP Perkuat Pemberdayaan Usaha Perikanan Desa di Kulonprogo
- Ini Penampakan Situs Kapal Perang USS Houston di Perairan Banten, KKP dan AS Kolaborasi Lakukan Perlindungan
- HUT ke-27, KKP Gelar Aksi Sosial dan Bersih Pantai di KNMP Poncosari, Dihadiri Titiek Soeharto
- KKP Pulihkan 5.800 Hektare Tambak Pascabencana Sumatera, Ribuan Pelaku Usaha Kembali Bekerja
- PNBP hingga Ekspor Meningkat, Sektor Kelautan dan Perikanan Tunjukkan Kinerja Positif
- Perkuat Pengawasan Kapal Asing, Ditjen Hubla Kukuhkan dan Revalidasi 39 PSCO
- Pelindo Regional 2 Tanjung Pandan Serahkan Dukungan TJSL bagi Nelayan Wisata Tanjung Pendam
KKP Jemput Bola Dampingi Pemda Urus KKPRL Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Keterangan Gambar : Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP melakukan rapat koordinasi penyelenggaraan KKPRL untuk program KNMP di Jakarta, yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah yang menjadi lokasi pembangunan program kerja prioritas nasional tersebut. Foto: KKP
Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah pesisir dan laut sejalan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk itu, KKP proaktif mendampingi pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), yang menjadi izin dasar pemanfaatan ruang laut.
“KKPRL bukan sekadar dokumen perizinan administratif melainkan wujud kepastian lokasi, hukum, dan ekologis,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Baca Lainnya :
- 100 Ribu Benih Lele Unggul Ditebar di Bantul, Bantuan KKP untuk Pembudidaya Ikan0
- Didukung Titiek Soeharto, KKP Perkuat Pemberdayaan Usaha Perikanan Desa di Kulonprogo0
- Ini Penampakan Situs Kapal Perang USS Houston di Perairan Banten, KKP dan AS Kolaborasi Lakukan Perlindungan0
- HUT ke-27, KKP Gelar Aksi Sosial dan Bersih Pantai di KNMP Poncosari, Dihadiri Titiek Soeharto0
- KKP Pulihkan 5.800 Hektare Tambak Pascabencana Sumatera, Ribuan Pelaku Usaha Kembali Bekerja0
Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP belum lama ini sudah melakukan rapat koordinasi penyelenggaraan KKPRL untuk program KNMP di Jakarta, yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah yang menjadi lokasi pembangunan program kerja prioritas nasional tersebut. Rapat koordinasi ini untuk meningkatan pemahaman, kapasitas, dan keseragaman persepsi di antara para pemangku dalam mengurus KKPRL.
Dokumen KKPRL perlu disiapkan karena sejumlah fasilitas utama di lokasi KNMP banyak yang memanfaatkan ruang laut seperti pabrik es, gudang beku, dermaga, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan nelayan. Dokumen KKPRL KNMP dapat diunggah melalui sistem e-SEA yang selanjutnya akan diverifikasi oleh tim teknis KKP.
“Dokumen permohonan KKPRL untuk Program KNMP harus disusun secara tepat, lengkap, dan substansial agar proses verifikasi dan penerbitannya dapat berjalan efektif, mempercepat realisasi program tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan laut,” terang Dirjen PRL Kartika Listiyana.
Untuk meningkatkan efektivitas penyusunan dokumen persyaratan KKPRL, Ditjen PRL KKP juga sedang mengembangkan e-GerAI dan KKPRL Mobile. Di sisi lain, Kartika turut meminta peran aktif pemda, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi serta kabupaten/kota, dalam menyiapkan dokumen permohonan KKPRL agar kebutuhan data dan informasi lokasi KNMP dapat dipenuhi, serta jika terdapat kendala yang muncul dapat segera ditindaklanjuti.
Akademisi IPB University Akhmad Nurhijayat mendukung langkah proaktif KKP yang mendampingi pemda dalam pengajuan KKPRL untuk KNMP. Menurutnya, penerapan tata ruang dalam KNMP adalah sistem integratif dan berkelanjutan sehingga monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk melihat bagaimana aspek atau indikator yang bisa terukur, sebagai baseline untuk penyempurnaan berikutnya. (Bow/Mar)











