Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) memperkuat kolaborasi untuk memperluas akses kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi pencari kerja.

Kolaborasi ini diarahkan untuk mempertemukan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri sekaligus memperluas peluang masyarakat mendapatkan pekerjaan.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepahaman Bersama oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dan Direktur PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) Sadmiadi di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Baca Lainnya :

• Diikuti 12.128 Peserta, Kemnaker Mulai Gelar Pelatihan Vokasi Nasional Batch 40
• Presiden Prabowo Datang, Tenda Pengungsian di Nagekeo NTT Riuh0
• Forum ASEAN di Bangkok, Menaker Bawa Agenda Penguatan Keterampilan dan Perlindungan Pekerja0
• Cegah Karhutla, Presiden Prabowo Tekankan Tindakan Dini, Edukasi, dan Penegakan Hukum0
• Presiden Prabowo Cek Langsung Karhutla di Kubu Raya, Pastikan Penanganan Optimal0

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan sinergi pemerintah dan dunia usaha diperlukan agar penempatan tenaga kerja dapat berlangsung efektif serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan perusahaan perlu dipertemukan dengan kemampuan calon tenaga kerja sejak tahap awal.

“Kita ingin kerja sama ini tidak berhenti pada proses rekrutmen, tetapi juga memastikan pencari kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, ada titik temu antara kebutuhan perusahaan dan kesiapan tenaga kerja,” ujar Cris.

Harus Transparan

Menurut Cris, kolaborasi PKSS bersama Pusat Pasar Kerja (Pasker) Kemnaker selama ini mendapat respons positif. Hal tersebut terlihat dari antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan walking interview yang menjadi salah satu sarana mempertemukan perusahaan dengan kandidat secara langsung.

“Antusiasme masyarakat dalam setiap kegiatan walking interview menunjukkan bahwa pencari kerja membutuhkan akses terhadap informasi dan proses rekrutmen yang jelas. Ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan masyarakat terhadap layanan pasar kerja yang difasilitasi pemerintah bersama mitra dunia usaha,” katanya.

Kepercayaan masyarakat, lanjut Cris, harus diikuti dengan tata kelola penerimaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai lowongan maupun tahapan seleksi perlu disampaikan secara benar agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pihak yang mengatasnamakan pejabat ataupun institusi Kemnaker.

“Kalau ada pihak yang mengatasnamakan Kemnaker kemudian meminta sejumlah uang dalam proses rekrutmen atau pemagangan, masyarakat harus waspada. Proses resmi tidak meminta imbalan dalam bentuk apa pun,” kata Cris.

Selain membuka akses kesempatan kerja, kesepakatan dengan PKSS turut diarahkan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan yang membuat sebagian calon tenaga kerja belum memenuhi kualifikasi perusahaan.

Bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan awal, Kemnaker dapat memfasilitasi peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.

“Kita tidak ingin pencari kerja yang belum lolos seleksi kemudian berhenti begitu saja. M ereka harus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga pada kesempatan berikutnya memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima bekerja,” ujar Cris.

Pembinaan tersebut tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kesiapan menghadapi proses seleksi, antara lain melalui penyusunan CV yang profesional dan simulasi wawancara. Dengan pembekalan tersebut, peserta diharapkan mampu memahami kebutuhan perusahaan, menyampaikan kompetensi secara lebih baik, dan meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja. (Riz/Mar)