Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA: Cuaca ekstrem seperti hujan deras disertai angin kencang dan gelombang tinggi tengah melanda wilayah Indonesia di penutup Tahun 2022 ini. Kementerian Perhubungan bersama BMKG, BRIN, dan BNPB bersama-sama melakukan antisipasi mencegah dampak buruk bagi sektor transportasi.  

Kementerian Perhubungan melakukan rapat koordinasi (rakor) membahas prakiraan cuaca dan rekomendasinya, sebagai bahan rujukan yang sangat penting bagi pengelolaan transportasi yang berkeselamatan. Sehingga dapat memberikan alert atau peringatan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan.

Sejumlah wilayah yang telah diprediksi akan terjadi lonjakan pergerakan penumpang di masa libur Nataru akan menjadi perhatian khusus untuk mengantisipasi cuaca buruk. Di antaranya yaitu: Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta beberapa selat yang akan ramai dilalui penumpang kapal penyeberangan yakni: Selat Sunda, Selat Bali, dan Selat Lombok.

Baca Lainnya :

• Truk Bawa 24 Ton Semen Kecebur ke Laut di Pelabuhan Merak0
• Pelindo Multi Terminal Lancarkan Pelayanan Nataru Tambah Peralatan dan SDM di Lapangan0
• Sentil ASDP, Menhub Minta Tingkatkan Aspek Keselamatan Penyeberangan Merak-Bakauheni0
• Mudik Nataru 2022, Pelabuhan Bakauheni Aman Lalu Lintas Lancar0
• Hindari 13 Titik Kemacetan dari Jakarta Menuju Pelabuhan Merak0

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, koordinasi secara intensif harus dipakukan. "Karena lonjakan penumpang yang tinggi pada libur Nataru kali ini dan adanya potensi cuaca ekstrem yang membahayakan keselamatan perjalanan, maka kami terus berkoordinasi secara intensif dengan BMKG, BRIN, dan BNPB,” kata Menhub dalam rakor secara daring, Kamis (29/12/2022), di Jakarta.

Menhub mengatakan, rekomendasi keadaan cuaca sangat dibutuhkan oleh Kemenhub bersama para pengelola sarana dan prasarana transportasi, untuk mengeluarkan kebijakan di sektor transportasi. 

Misalnya: penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) di sektor penerbangan untuk menunda penerbangan, ataupun membatalkan penerbangan. Kemudian, mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di sektor laut dan penyeberangan untuk melakukan penundaan kapal untuk berlayar selama cuaca, gelombang, dan arus laut dinyatakan dalam kondisi ekstrem.

“Rekomendasi ini sangat kami butuhkan untuk memberikan alert atau peringatan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Jadi ketika cuaca dinyatakan tidak baik dan membahayakan keselamatan perjalanan, maka secara tegas kami akan keluarkan kebijakan untuk menunda perjalanan transportasi sampai keadaan cuaca membaik,” ucap Menhub.

KOORDINASI KEPALA DAERAH

Menhub Budi Karya juga akan berkoordinasi dengan para kepala daerah, khususnya di daerah yang terjadi lonjakan penumpang yang signifikan.  

“Akibat cuaca, sejumlah insiden di sektor transportasi sudah terjadi. Untuk itu, kami meminta para Dirjen untuk memberlakukan kebijakan yang lebih tegas, misalnya membatasi kendaraan dengan muatan tertentu, atau membatalkan perjalanan demi keselamatan bersama,” ujar Menhub.

POTENSI HUJAN

Sementara itu Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan, berdasarkan prakiraan cuaca periode 29 Desember 2022 s.d 1 Januari 2023, terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat akan terjadi di wilayah Jabodetabek. 

“Besok (30/12), potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat akan terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Sementara besok lusa (31/12) dan 1 Januari 2023, intensitas hujan ringan hingga sedang,” ungkap Dwikora.

Sementara itu, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko menyebut, pihaknya telah melakukan upaya modifikasi cuaca menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). 

Melalui TMC, dapat memodifikasi cuaca baik itu meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat tertentu (rain enhancement) atau menurunkan intensitas curah hujan di suatu tempat tertentu (rain reduction). 

“Kami telah lakukan penyemaian di sejumlah wilayah mulai dari 25 -28 Desember 2022 dan akan dilanjutkan sampai di awal Januari 2023,” tuturnya.

Sedangkan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, pelaksanaan modifikasi cuaca melalui TMC membutuhkan koordinasi dari pemerintah daerah untuk menetapkan situasi darurat di daerahnya masing-masing. “Jika situasi darurat telah ditetapkan, tim TMC bisa dengan cepat melakukan operasi penyemaian melalui pesawat,” tandas Suharyanto.(Riz/ Oryza)