Indonesiamaritimenews.com                   (IMN) JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan PNBP pascaproduksi berdasarkan usul nelayan. Seiring kebijakan tersebut, ada 77 pelabuhan perikanan siap melaksanakan PNBP tersebut.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, mengatakan pelabuhan pangkalan penting ditetapkan. Hal ini terkait penyiapan dengan sarana dan prasarana untuk penarikan PNBP pascaproduksi. "Karena tidak semua pelabuhan memenuhi syarat untuk itu. Oleh karenanya, kita tetapkan ada 77 pelabuhan yang ditetapkan sebagai tempat untuk melaksanakan penarikan PNBP dengan cara pascaproduksi," ungkap Muhammad Zaini, dalam keterangannya dikutip Rabu (1/3/2023).

Zaini menjelaskan 77 pelabuhan tersebut telah tersebar di seluruh zona di wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Pelabuhan yang siap melaksanakan penarikan PNBP tertuang di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023, tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pascaproduksi Atas Jenis PNBP yang Berasal dari Pemanfaatan SDA Perikanan.

Baca Lainnya :

• Berputarnya Roda Organisasi Bertumpu Pada Kemampuan SDM0
• Peringatan Isra Miraj, Menjaga dan Meningkatkan Iman Prajurit TNI AL0
• TNI AL Gelar Bintek Penyegaran Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 0
• Digitalisasi Layanan Pelabuhan, Menhub Apresiasi Pelindo0
• Ini Jadwal Pemesanan Tiket dan Keberangkatan KA Lebaran 2023, Buruan Jangan Kehabisan0

Sebelumnya penarikan PNBP dilakukan sebelum nelayan melaut atau pada saat pengurusan perizinan (Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI). PNBP dibayar untuk setahun ke depan. Sehingga berapapun volume produksi yang didapat, jumlah PNBP yang dibayar tetap sama. Skema ini dinamakan PNBP praproduksi.

Kini penarikan PNBP dilakukan setelah nelayan menangkap ikan atau  PNBP pascaproduksi. Jumlah PNBP yang dibayarkan sesuai dengan volume ikan yang ditangkap nelayan. Penarikan PNBP dilakukan dengan hitungan hasil Indeks PNBP dan nilai produksi ikan, yaitu harga pokok produksi dan harga acuan ikan.

Apabila pelaku usaha tidak patuh atas peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penarikan PNBP pascaproduksi, maka akan dikenakan sanksi berupa:

- Membayar tagihan atas kekurangan bayar atas pelaporan mandiri yang tidak akurat

- Membayar denda administrasi

- Pengurangan alokasi usaha

- Pembekuan/pencabutan perizinan

- Perizinan tidak dapat diperpanjang

- Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Riz/Oryza)