Indonesiamaritimenews.com (IMN),CILACAP: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen  memperkuat pengawasan di wilayah Pantai Utara Jawa dan Pantai Selatan Jawa. Komitmen ini diwujudkan melalui penambahan prasarana berupa gedung stasiun di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han menyampaikan bahwa kebutuhan prasarana berupa gedung Stasiun PSDKP Cilacap memiliki peran strategis. Karena dihadapkan pada kerawanan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Pantura dan Pantai Selatan Jawa.

Baca Lainnya :

• Merusak Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi di Kepri Ditutup KKP0
• 2 Usaha Budidaya Udang di Batam Disegel KKP0
• Modelling Klaster Budidaya Nila Salin Seluas 16 Ha Dibangun di Karawang, ini Targetnya0
• Ini 5 Program Berbasis Ekonomi Biru KKP, Ajak ASEAN Bersinergi Implementasikan0
• BCL Kumpulkan 852 Kg Sampah di Pantai Tanjung Kalayang0

“Kita tahu bahwa di Pantura ini masih banyak kapal-kapal ikan yang belum tertib dalam melakukan usaha penangkapan ikan. Belum lagi masyarakatnya juga masih hobi memelihara ikan yang berbahaya maupun yang dilindungi. Untuk itu, penguatan pengawasan sangat diperlukan”, terang Adin.

Adin menjabarkan bahwa dalam mengawal kebijakan ekonomi biru gagasan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Stasiun PSDKP Cilacap bertanggung jawab atas pengawasan di Zona 4 (Samudera Hindia) dan Zona 6 (Laut Jawa) Penangkapan Ikan Terukur.

Dengan kapal perikanan yang berjumlah 18 ribu lebih, Stasiun PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) CIlacap memiliki peran tugas yang tidak ringan. Terlebih, juga dihadapkan dalam pengawasan program Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) yang berlokasi di Kebumen, Jawa Tengah.

“Dalam mengawal program prioritas Bapak Menteri, KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP akan terus meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap dengan skala prioritas setiap tahunnya, tentu saja dengan melakukan pengelolaan anggaran secara efisien sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia”, ujar Adin.

Terkait proses pembangunannya,  gedung stasiun ini merupakan hasil tindak lanjut hibah atau tukar guling lahan yang dilakukan dengan pihak Pemerintah Daerah Cilacap.

“Apresiasi kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Cilacap atas dukungan yang diberikan untuk penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Tentunya, pembangunan gedung ini juga tak lepas dari kerja sama dan sinergi dari instansi lainnya, yaitu Bappenas dan Kemenkeu, para instansi penegak hukum, maupun DKP Provinsi Jawa Tengah”, ucap Adin.

Pembangunan gedung stasiun dimulai pada awal tahun 2022 dan telah selesai pada 1 November 2022 lalu atau dibangun dalam kurun 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender. Gedung kantor ini telah memiliki konsep open working space dan dilengkapi dengan sistem Regional Monitoring Center (RMC).

“Dengan dilengkapi sistem Regional Monitoring Center, kapal-kapal yang beroperasi di WPPNRI 573 dan 712 dapat kita pantau secara real time, sehingga segala bentuk pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan cepat”, tegas Adin.

Turut hadir dalam acara peresmian bangunan, PJ Bupati Cilacap, Ketua DPRD Cilacap, perwakilan DKP Jawa Tengah, perwakilan DKP Bappenas, TNI AL Cilacap, Kepala Dinas Perikanan Cilacap, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kemenkeu, serta pejabat lingkup Direktorat Jenderal PSDKP KKP. (Ari/Oryza)