Indonesiamaritimenews.com (IMN): Di DALAM kehidupan berbangsa dan bernegara, jabatan bukanlah mahkota kehormatan yang boleh dipamerkan dengan kesombongan. Jabatan adalah amanah. Sebuah titipan rakyat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan hukum negara, tetapi juga di hadapan sejarah dan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Namun persoalan terbesar bangsa ini sering kali bukan semata lemahnya aturan, melainkan hilangnya rasa malu dari para pemegang kekuasaan.

Ketika rasa malu telah mati, maka lahirlah pejabat-pejabat yang tidak lagi takut berbohong di depan rakyatnya sendiri. Mereka tersenyum di tengah penderitaan masyarakat, tertawa di atas kesulitan rakyat kecil, bahkan masih mampu berbicara tentang moralitas di saat tangannya sendiri kotor oleh penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Lainnya :

• Kemandirian Terpaksa Missile City Iran0
• Tragedi Pencegatan Kapal Laut Global Sumud Flotila Menggeser Trending Topik Berita Kekalahan Perang AS-Israel Lawan Iran0
• Lampung, Pemain Penting di Era Perdagangan Karbon. Siapkah ?0
• Refleksi HPN 2026, Jurnalisme di Persimpangan KUHP Baru0
• Pelajaran dari Industrialisasi Pertahanan Iran: Model Kemandirian Terpaksa0

Rasa malu sejatinya adalah benteng terakhir peradaban. Hukum bisa dibeli, aturan bisa dimanipulasi, opini publik bisa direkayasa, tetapi ketika seseorang masih memiliki rasa malu, ia akan menahan dirinya untuk tidak berbuat zalim.

Karena itu, bangsa yang kehilangan rasa malu akan memasuki fase kehancuran moral yang sangat berbahaya.

Lihatlah bagaimana jabatan hari ini sering berubah menjadi alat transaksi. Kekuasaan dipertukarkan dengan kepentingan. Amanah rakyat dijadikan kendaraan memperkaya kelompok dan kroni. Bahkan tidak sedikit pejabat yang tetap bertahan di kursinya meski telah kehilangan kepercayaan publik. Mereka tidak lagi merasa malu ketika janji-janjinya hancur. Tidak malu ketika rakyat kecewa. Tidak malu ketika kemiskinan meningkat sementara kemewahan pribadi dipamerkan tanpa empati.

Padahal para pendiri bangsa dahulu mengajarkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan kesederhanaan, pengabdian, dan kehormatan moral. Jabatan bukan alat untuk meninggikan diri, tetapi sarana melayani rakyat.

Ketika rasa malu hilang dari seorang pejabat, maka yang hancur bukan hanya citra pemerintahannya, melainkan seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat kehilangan kepercayaan. Generasi muda kehilangan teladan. Hukum kehilangan wibawa. Dan negara perlahan berubah menjadi arena perebutan kepentingan tanpa moral.

Lebih berbahaya lagi, hilangnya rasa malu akan melahirkan budaya kebal kritik. Pejabat merasa dirinya selalu benar. Kritik dianggap ancaman. Nasihat dianggap musuh. Padahal kekuasaan tanpa kerendahan hati hanyalah jalan menuju kehancuran.

Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Negeri ini tidak kekurangan orang berpendidikan tinggi. Tetapi bangsa ini sangat membutuhkan pemimpin yang memiliki hati nurani, rasa malu, dan kesadaran bahwa jabatan hanyalah sementara.

Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa lama seseorang berkuasa, melainkan bagaimana ia menggunakan kekuasaannya.

Rakyat akan selalu mengingat pemimpin yang menjaga amanah dengan jujur. Dan rakyat juga tidak akan pernah lupa kepada mereka yang menjadikan jabatan sebagai alat keserakahan.

Karena itu, sebelum berbicara tentang pembangunan besar, teknologi canggih, atau kemajuan ekonomi, bangsa ini terlebih dahulu harus membangun kembali moral para pemegang amanah.

Sebab kehancuran sebuah negara sering kali tidak dimulai oleh serangan musuh dari luar, tetapi oleh matinya rasa malu dari dalam diri para penguasa.(***)