Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) resmi meluncur menyasar 65 lokasi pesisir pada tahap awal pembangunan di tahun 2025. Pembangunan tahap awal ini pembangunan membutuhkan anggaran Rp1,34 triliun.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelaksanaan program ini untuk mendukung peningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana prasana perikanan dari hulu sampai hilir.

Menurut Ketua Tim Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Trian Yunanda, 65 kampung yang siap dibangun pada tahap I  tahun 2025 memakan anggaran sebesar Rp1,34 triliun. Pihaknya sedang mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk pembangunan 35 kampung lainnya sehingga target 100 KNMP di tahun 2025 dapat tercapai.

Baca Lainnya :

• KKP Dorong Percepatan Legalisasi Rencana Zona KSNT, Ini 17 Lokasinya0
• Kawasan Sigitiga Karang, Indonesia Dorong Pendanaan Berkelanjutan0
• Kembangkan Kampus Cerdas Kelautan Perikanan, KKP Gandeng Korea Selatan0
• KKP Siapkan IndiGeo, Ini Fungsinya0
• Rehabilitasi Terumbu Karang di Perairan Pulau Pieh, Sinergi Pulihkan Ekosistem0

Pembangunan KNMP mencakup sarana dan prasarana produksi, balai pelatihan dan pelaksanaan pelatihan, serta pusat UMKM dan pasar ikan. Beberapa rincian bangunannya seperti dermaga, gedung beku, pabrik es, balai pelatihan, shelter coolbox, sentra kuliner, stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan, ruang ibadah, tempat pengelolaan sampah, bengkel kapal, hingga kantor pengelolaan.

"Selain pembangunan fisik, social engineering juga dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia, koperasi, kewirausahaan, termasuk kelengkapan sertifikasi, standarisasi dan perizinan," ungkap Trian di Kantor KKP, Senin (15/9/2025).

"Langkah ini agar masyarakat pengelola memiliki kemampuan pengelolaan fasilitas yang ada, serta mampu mengembangkan usaha yang dijalankan menjadi berkelanjutan seperti yang sudah berjalan di Biak, Papua," sambung dia.

Program ini bukan hanya membangun sarana prasana, tapi bagaimana mengubah wajah kampung nelayan yang selama ini dikenal sebagai kantong-kantong kemisikan menjadi lebih produktif, modern, dan berdaya saing. Para nelayan selama 80 tahun ini sudah menjadi penggerak ekonomi nasional dan penyedia protein bangsa, namun masih banyak yang belum sejahtera.

Pembangunan di tiap-tiap lokasi KNMP direncanakan akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan untuk tahap pertama. Hasil program ini juga diplot untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui produk kelautan perikanan.

Meningkatkan Produksi Perikanan

KKP memproyeksikan dampak pembangunan KNMP akan meningkatkan produksi perikanan menjadi rata-rata 800 ton per tahun, dengan jumlah orang yang bekerja secara permanen mencapai 7.000 orang di 100 lokasi nantinya.

“Kami juga memberikan bantuan kapal perikanan sehingga akan menambah aktivitas perikanan di lokasi KNMP. Kemudian selama pembangunan sarana prasana pasti akan ada pekerjaan konstruksi yang akan membuka kesempatan kerja,” tambah Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Mahrus.

Pembangunan KNMP dipastikan diawasi oleh pengawas internal dan juga ekstrenal seperti Kejaksanaan dan BPKP untuk menjamin transparansi pelaksanaannya. Pengawasan sekaligus pendampingan oleh para pengawas di mulai dari perencanaan, proses pembangunan, hingga program berjalan sepenuhnya.

“Kami ambil peran sejak dini untuk memberikan masukan-masukan, dan mengawasi sehingga tidak ada masalah di kemudian hari,” ujar Inspektur II Itjen KKP, Lutfi.

Kedepankan Sinergi

KKP turut menggandeng PT Pertamina untuk memastikan kelancaran pasokan bahan minyak (BBM) di lokasi KNMP. Langkah ini agar tidak ada kendala memperoleh bahan bakar minyak untuk kapal-kapal perikanan, yang dapat menghambat produktivitas para nelayan.

“Kami terus berkoordinasi dengan KKP dan pemda mengenai titik-tiknya, karena kan harus dipastikan juga bagaimana pasokan bisa sampai ke lokasi. Kami juga mengimbau kepada calon mitra pengelola SPBUN, untuk segera melakukan proses pendaftaran untuk pengurusan izinnya,” ujar VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga, Windriawan Kurniawan.

Sementara itu Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendorong program KNMP tidak hanya untuk memacu produktivitas masyarakat pesisir, tapi juga memastikan kegiatan ekonomi yang dijalankan memiliki basis pengelolaan yang kuat. Di samping itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir.

“Membangun kampung nelayan itu merupakan satu pertempuaran besar yang amat sangat penting, dan harus didekati dengan cara-cara patriotik. Bukan hanya sekedar dari kampung tradisional menjadi modern, tapi juga menjiwai pembangunan kampung pesisir dengan semangat Merah Putih,” ujar Ketua KNTI Dani Setiawan.

Sebagai informasi, program KNMP mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo sebagai upaya mensejahterakan masyarakat perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pembangunan target 1.100 kampung akan dilaksanakan bertahap setiap tahun. (Arry/Oryza)