Indonesiamaritimenews.com (IMN), JAKARTA: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kolaborasi penataan ruang laut dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah itu tergarap optimal secara berkelanjutan.

Potensi kelautan perikanan di Kepulauan Riau di antaranya untuk pengembangan pariwisata bahari, mineral, minyak dan gas bumi, karbon biru, hingga jasa maritim dan kepelabuhanan. Penandatangan dokumen Nota Kesepakatan antara Ditjen Penataan Ruang Laut KKP dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berlangsung di Jakarta, pekan lalu.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana mengatakan perencanaan ruang laut antara lain berperan untuk mengoptimalkan fungsi dan perlindungan ekologis.

Baca Lainnya :

• Diapresiasi Komisi IV DPR, Panen Udang ke-8 BUBK Kebumen Ditarget 254,5 Ton0
• Purnawirawan TNI AL Luncurkan Jalasena Maritime Studies dan Kantor Hukum Advokasi Maritim0
• Gerakan Radin Inten Asri, Lanal Lampung Bersih-bersih Pantai Pasir Putih0
• Lawan Illegal Fishing di Kepri, KKP Bangun 10 Kapal Pengawas Baru dan Dermaga0
• Terancam Punah, 21 Ekor Penyu Hijau Dilepasliarkan KKP ke Habitat Asli0

”Dalam konteks ekologi, perencanaan ruang laut berperan untuk mengoptimalkan fungsi dan perlindungan ekologis, keanekaragaman hayati, termasuk memastikan lokasi-lokasi ekosistem karbon biru karena karbon biru punya nilai manfaat bagi lingkungan dan ekonomi,” ujar Kartika Listriana dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Lebih lanjut Kartika menjelaskan, penataan ruang laut juga berperan strategis dalam mendukung implementasi program kerja prioritas nasional (PKPN) agar berjalan terencana, terarah dan berkelanjutan. PKPN diantaranya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi,  program swasembada garam, dan pengembangan budi daya tematik.

Sementara itu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengajak masyarakatnya untuk bersiap menjadi mitra strategis KKP dalam melakukan penataan ruang laut, mengembangkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, pertukaran data dan informasi, serta bersama-sama dalam sosialisasi dan diseminasi atas kebijakan penataan ruang laut.

“Kerja sama ini sangat penting bagi Kepri, karena telah membagi peran agar masing-masing pihak dapat berkontribusi nyata menjadikan wilayah laut di Kepri dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan daerah dan nasional,” katanya.

Sebagai informasi, kesepakatan bersama antara KKP dan Pemprov juga meliputi pengembangan dan pengelolaan kawasan kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, berbagi pakai data dan/atau informasi, serta sosialisasi dan diseminasi kebijakan penataan ruang laut. (Arry/Oryza)