NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Presiden Diharapkan Libatkan Lintas Sektoral
Maksimalkan Tol Laut


Indonesiamaritimenews.com(IMN), JAKARTA: Presiden Joko Widodo diharapkan melibatkan lintas sektoral dalam program tol laut yang kini berjalan, untuk memaksimalkan menurunkan dispariditas harga di berbagai daerah.

Kemenhub tidak bisa menjalankan tol laut sendiri tanpa dukungan sektor lain dan para stakeholder, agar dapat lebih mudah mengatasi berbagai hambatan .

Kemenhub tercatat melalui tol laut berhasil menurunkan dispariditas harga di berbagai wilayah, khususnya wilayah Timur Indonesia namun hal itu masih dapat dimaksimalkan.

Demikian benang merah yang dapat diambil pada Diskusi Forum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya yang bertema "Upaya Dirjen Laut Kemenhub Menjamin Ketersediaan Sarana dan Prasana Transportasi Laut yang Optimal". Dihadiri secara virtual Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Captain Anthony Arif Priadi, dan dihadiri secara off line Pengamat MTI Forum Maritim, Lenny Maryouri dan Pengamat Transportasi Laut , Direktur? Namarin Institut Siswanto Rusdi dan moderator sekaligus Sekretaris PWI Jaya Kesit B Handoyo,Rabu (4/9/2020) di Auditorium PWI Jaya, Lantai 9 Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta Pusat.

Diskusi ini diadakan sebagai bentuk dukungan PWI Jaya terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo menguatkan ekonomi Indonesia melalui pelaksanaan Tol Laut yang dicanangkan sejak tahun 2014, sebagai bagian dari sarana penghubung penting dalam aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa maritim.Pada diskusi ini penting,"Kita mengupas sarana dan prasarana angkutan laut,"kata Ketua PWI Jaya Sayid Iskandarsyah.

DISPARIDITAS HARGA
Antoni Arif Priadi menuturkan survei Kementerian Dalam Negeri menemukan sejumlah hal menggembirakan dalam pelaksanaan program tol laut yakni penurunan tingkat harga barang pokok, penurunan dispariditas harga bahan pokok antara kawasan Indonesia Timur dan Barat.Dispariditas harga 3,5 persen menjadi terpelihara.

Kendati demikian, lanjut Antoni, hal itu terus dalam evaluasi, pihaknya menerima saran tentang mainstream pelayaran.

Anton memaparkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan kelancaran pelayaran dan tol laut.

Kapal akan datang, lanjut Antoni, dimana bila ada barang. Namun tidak semua kapal datang terutama swasta bila sarana pendukung belum ada.

Perlu meningkatan fasilitas,sarana pelabuhan untuk mendukung dan mempercepat distribusi barang.

Kemudian untuk mempertahan disparitas harga barang Barat-Timur, butuh subsidi kapal.

Captain Antoni Arif Priadi menuturkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sampai 2022 menargetkan mewujudkan 28 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, 166 pelabuhan pengumpan regional dan 278 pelabuhan pengumpan lokal termasuk 1321 rencana lokasi pelabuhan dengan 55 terminal yang menjadi bagian pelabuhan umum.

Selain itu dibutuhkan Sinergi lintas sektoral antara kementerian dan lembaga.

CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
Pengamat Transportasi dari MTI Fokus Maritime Lenny Maryouri melihat pihak swasta bisa membantu tol laut yakni dengan campur tangan pemerintah memberikan izin swasta membangun pelabuhan sehingga bisa dikelola lebih efektif dan efisien.

Kemudian untuk menentukan harga barang, pemerintah perlu juga ikut campur." Ingat ngak zaman lampau Menpen Harmoko mengumumkan sembilan bahan pokok disemua wilayah Indonesia, "kata Lenny yang tampil modis.

Siswanto Rusdi, Direktur Namarin Institut mengharapkan Indonesia menjadi negara maritim sepenuhnya. Presiden Jokowi membuat langkah jeli mencanangkan tol laut.Berawal dari program politik menjadi program ekonomi.

Siswanto mengharapkan Presiden kembali berbicara tol laut dan mendorong keterlibatan lintas sektoral.Untuk dispariditas menurunkan harga karena itu bukan ranah Kemenhub ." Pihak lain perlu dilibatkan.Bila Kemenhub tetap menjalankan sendiri itu seperti dipaksakan."

Dia menyarankan agar menangani tol laut melibatkan berbagai pihak. Tidak bisa hanya setingkat Dirjen yang menangani pelayaran Indonesia yang begitu luas.Atau dibuat departemen baru khusus menangani pelayaran Indonesia.

Diskusi ditutup dengan pernyataan moderator Kesit B Handoyo, bahwa tol laut sudah berjalan walau kendala luar biasa menghadang, dibutuhkan kebijakan tersendiri dan dukungan listas sektoral serta stakeholder. (M.Arifin Mukendar)

Image

Index

Pelindo 1 Survive Masa Pandemi Covid 19

Kontainer tumbuh 7, 23%

Presiden Diharapkan Libatkan Lintas Sektoral

Maksimalkan Tol Laut

Dirut Pelindo I Dani Rusli Utama:

"Pengerukan Pelabuhan Belawan Bulan Agustus ini."

Pelaut Indonesia Julianto Ditahan China

Komunikasi Terputus Harapkan Perhatian Presiden

Ketua INSA Carmelita Hartoto:" Berikan Pelayaran Equal Treatment"

"Lokomotif logistik Pelayaran, efisienkan, bila mogok ekonomi terhenti"

KMP.Mutiara Persada 2 Kandas

Kapal Miring Kekiri,6 Jam Menunggu Bantuan

Penumpang Mudik Melonjak

Pelni Tingkatkan Pelayanan

SP Mogok, 14 Kapal Pindah Terminal

Diperkirakan 25.870 TEuS atau Rp 70 M Lost dari JICT

Industri Pelayaran Kian Terpuruk

Dihantam Krisis Ekonomi Global

10 ABK Indonesia Akhirnya Dibebaskan Abu Sayyaf

5 Pekan Ditawan di Filipina

Poll

Subscribe Newsletter