NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Putuskan Rantai Corona
Mudik Dilarang, Transportasi Dikendalikan

Indonesiamaritimenews.com(IMN).Akhirnya pemerintah melarang masyarakat mudik Lebaran Tahun 1441 Hijriah untuk memutuskan rantai Covid 19 atau virus corona. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan hal itu pada Rapat Terbatas, Selasa (21/04/2020).

Kementerian Perhubungan menindaklanjuti hal itu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pertanggal 23 April 2020.

Di sub sektor Transportasi Laut, selanjutnya dengan Permenhub 25 tahun 2020 mengatur larangan penggunaan sarana transportasi laut untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020.

LARANGAN
“Larangan Mudik tahun 2020 transportasi laut berlaku untuk semua kapal penumpang mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020,” jelas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Wisnu Handoko hari ini di Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Larangan penggunaan sarana transportasi laut termasuk pengoperasian kapal penumpang melayani penumpang untuk pelayaran mudik dalam satu wilayahpropinsi/kabupaten/kecamatan pada Pemerintah Daerah menerapkan PSBB, dan pelayaran antar propinsi/ kabupaten/kecamatan dimana salah satu Pemerintah Daerah Pelabuhan asal/singgah/ tujuan menerapkan PSBB.

PENGECUALIAN
Beberapa pelayanan kapal penumpang mendapat pengecualian.Pertama, Kapal Penumpang yang melayani pemulangan TKI/Pekerja Migran Indonesia/WNI dari pelabuhan-pelabuhan Negara Perbatasan ke pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk oleh Dirjen dengan beberapa syarat.

Diantaranya kapal yang digunakan telah mendapat persetujuan dari Syahbandar Pelabuhan transit, tujuan akhir dan debarkasi TKI/PMI/WNI, serta Kegiatan pemulangan TKI/PMI/WNI disetujui oleh Pemerintah Daerah/Gugus Tugas Covid-19 Daerah di Pelabuhan debarkasi yang ditunjuk.

Kedua, pengecualian diberlakukan untuk Kapal Penumpang yang melayani pemulangan Anak Buah Kapal (ABK) WNI yang bekerja di kapal niaga/kapal pesiar yang dioperasikan perusahaan asing.

Berlaku juga untuk Kapal Penumpang yang melayani transportasi rutin non mudik untuk pelayaran lokasi terbatas dalam satu Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antar pulau/pelauhan dalam wilayah satu tersebut yang tidak dalam penetapan PSBB,” tambah Capt. Wisnu.

Ketiga, Kapal Penumpang yang melayani transportasi antar pulau khusus bagi TNI/POLRI, ASN, dan tenaga medis yang sedang dalam melaksanakan tugas juga dikecualikan dari aturan tersebut. “Bagi Kapal penumpang dapat diijinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik seperti barang pokok dan penting, obat-obatan/peralatan medis dan barang penting lainnya yang dibutuhkan daerah dalam hal jumlah kapal kargo yang melayani suatu daerah jumlahnya tidak mencukupi,” jelasnya.

SYAHBANDAR
Pada kesempatan yang sama, Capt. Wisnu mengatakan pelaksanaan pengawasan larangan sementara penggunaan sarana transportasi laut dilaksanakan oleh syahbandar pelabuhan dan gugus tugas covid-19 di pelabuhan dan berkoordinasi dengan TNI/Polri setempat.

Pengawasan berupa pos koordinasi sebagai titik pengecekan (check point) dan dilaksanakan pada akses utama keluar dan/atau masuk pada terminal penumpang di pelabuhan.

Lebih lanjut, Capt Wisnu mengungkapkan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar setempat terhadap angkutan penumpang tersebut juga berlaku terhadap pengoperasian angkutan barang/logistik. “Hal ini untuk memastikan bahwa kapal logistik yang dioperasikan tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk mengangkut penumpang,” tuturnya.

Selama masa larangan penggunaan sarana transportasi laut untuk mudik tahun 2020, Badan Usaha Transportasi Laut juga diwajibkan untuk mengembalikan biaya jasa transportasi laut (refund ticket) kepada calon penumpang secara penuh, baik Pengembalian biaya tiket 100% secara tunai, Melakukan penjadwalan ulang (re-schedule), atau Melakukan perubahan rute pelayaran

Sedangkan penjadwalan ulang dan perubahan rute pelayaran tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun untuk 1 (satu) kali pemesanan ulang.

Terakhir, disampaikannya bahwa Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) terus disiagakan untuk keselamatan dan keamanan pelayaran selama masa pandemi Covid-19 terutama pada saat pemberlakuan kebijakan larangan mudik Lebaran tahun 2020.

Dengan demikian, sejak Permenhub No 25/2020 ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Arry/Orryz)

Image

Index

Investasi Tol Cibitung -Cilincing Rp 10,8 T

Beroperasi Semester I Tahun 2021

Putuskan Rantai Corona

Mudik Dilarang, Transportasi Dikendalikan

Maut di Cipularang

Kecelakaan 21 Kendaraan , 9 Tewas

Kemenhub Tingkatkan Kopentensi SDM Kenavigasian

Unggul dan Berdedikasi Tinggi

ITL Trisakti Dapat Award Pemerintah

PTS Sukses Terapkan SPMI

KM Santika Nusantara Melebihi Manifes

KNKT Lakukan Penyelidikan,Terbakar di Masalembo

Kemenhub Gandeng Pemkab Subang

Kelola Patimban Saling dukung dan sinergi

KSOP Kelas III Gorontalo Raih

Salah Satu Akun Medsos Terbaik

Marak Pelanggaran ODOL

E-Jembatan Timbang Diterapkan

Digitalisasi Logistik Terintegrasi

Tebas Biaya Tinggi

Poll

Subscribe Newsletter