NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Humas Etalase Lembaga
Citra Positif dan Penangkal Hoax.


Indonesiamaritimenews.com(IMN), Humas adalah jabatatan strategis dan etalase dalam sebuah lembaga, mencitrakan posotif dan menangkal hoax.

Sayangnya, "Secara spesifik,sejauh ini belum semua unit kehumasan memiliki keterampilan untuk menjadi garda terdepan dan etalase lembaga,"kata Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Hermanta pada Forum Kehumasan,Kamis (29/8/2019) di Jakarta.

Menurut Hermanta,Humas dibutuhkan untuk membangun pemberitaan, informasi dan komunikasi secara wajar, objektif, serta berimbang.
"Perlu ada proses dinamika kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Tidak jarang pula, hubungan yang baik yang terjalin antara unit kehumasan dengan media selalu melahirkan out put pemberitaan yang positif sehingga menimbulkan polemik di masyarakat."

Namun, kata dia, bukan berarti pemerintah atau lembaga menginginkan pemberitaan yang baik-baik saja, karena bagaimanapun berita positif dan negatif harus disampaikan dengan mengedepankan etika, objektivitas, keakuratan, serta berimbang. Karena berita negative tersebut bisa menjadi pemacu peningkatan kinerja pemerintah atau suatu lembaga menjadi lebih baik.

HOAX
Hermanta memaparkan,akibat tingginya peran media sosial dalam kurun waktu tak terbendung. Publik menerima informasi tanpa dapat memilah dan menelan bulat-bulat kendati masih dipertanyakan kebenarannya alias hoax.

"Timbul pertanyaan,apakah sebuah berita yang termaktub di Medsos itu kebenaran dapat dipertanggungjawabkan atau benar ? "tanya Hermanta.

Berangkat dari pertanyaan itu Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok,menginisiasi gelar sosialisasi komunikasi untuk menangkal berita ataupun informasi berbau kabar bohong atau hoaks.Forum Kehumasan ke-2 bertema 'Optimalisasi Peran Kehumasan dalam Mengantisipasi Berita Hoaks'.

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang, lanjut Hermanta,sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.


Herman mengungkapkan, "Di dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah "hoax" oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab."

Jika tidak ada kehati-hatian, tambah Herman, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu, tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban atau objek yang diberitakan.

Menurut dia, istilah hoax atau berita palsu kini semakin santer terdengar di dunia maya. Kemudahan dalam menyebarkan pesan melalui media sosial mempermudah hoax berkembang dengan cepat. Dalam hitungan menit saja bisa dikatakan sudah dibagikan sebanyak ratusan kali oleh pengguna media sosial atau yang disebut netizen.

"Mengakibatkan orang-orang yang tidak mencari tahu kebenarannya jadi mudah terhasut dan bila dibiarkan bisa mengakibatkan kerusuhan.
Sebagai netizen yang cerdas, tidak seharusnya semua berita yang tersebar ditelan mentah-mentah begitu saja,?kata Capt Hermanta menekankan.

Ia berharap acara seperti ini bisa menambah keterampilan menjadi lebih kreatif, inovatif, dan profesional serta memiliki kemampuan untuk menciptakan citra positif sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara utuh, tepat, akurat.

Hadir pula nara sumber pada Forum Kehumasan tersebut antara lain; Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan yang diwakili Kepala bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi, Farida Mahkmudah dan Praktisi Kehumasan Firtra Ratory, serta para undangan Forum Kehumasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan Forum Kehuymasan itu juga dihadiri perwakilan dari Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Juga dihadiri perwakilan dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Belawan, dan Makassar, Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok.

(Oriz/MAR/IMN)

Image

Index

Humas Etalase Lembaga

Citra Positif dan Penangkal Hoax.

PT.JAI Tbk Bukukan Laba Rp 72,8 M

Cadangkan Investasi dan Pengembangan Rp 34,5 M

Optimistis MTI

Merebut Pasar

CBL Selesai 2019

Operator Tergantung Hitungan Bisnis

IPC Klaim CFS

Pelayanan cepat, Murah dan Transparan

6 Holding Company BUMN Disiapkan

Menko Perekonomian Membahas bersama Rini Soemarno dan Sri Mulyani

JAI Terima Tiga Sertifkat ISO 2015

"Membanggakan namun merupakan tantangan"

INSA Minta Proyek Drilling Dikerjakan Perusahaan Lokal

SKK Migas Dukung Azas Cabotage

FSRU Lampung Serap Kargo LNG Tangguh

Akhir Mei 2016

Petamina Bangun Kilang di Tuban & Bontang

Penuhi Kebutuhan BBM Nasional

Poll

Subscribe Newsletter