NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kemenhub Gandeng Pemkab Subang
Kelola Patimban Saling dukung dan sinergi

Indonesiamaritimenews.com(IMN),JAKARTA :Kementerian Perhubungan menggandeng Pemkab Subang dalam mengelola Pelabuhan Patimban saling dukung dan bersinergi. Komitmen tersebut dituangkan dalam MoU (nota kesepahaman) yang ditandatangani di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Kerjasama tersebut dalam penyediaan jasa di kawasan Pelabuhan Patimban. MoU ditandatangani antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Pemkab Subang tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pelayaran. MoU akan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Agus H Purnomo mengatakan, pelabuhan berperan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Hal ini sesuai amanat Pasal 68 dan Pasal 114 Undang-Undang (UU) No 17/2008 tentang Pelayaran.

Menurut Agus, penandatanganan ini adalah bentuk saling dukung serta meningkatkan sinergi antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Subang, dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua belah pihak sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Ruang lingkup MoU meliputi kerja sama penyediaan dan atau pelayanan jasa terkait kepelabuhanan di kawasan Pelabuhan Patimban. Sedangkan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban, akan menjadi pelaksana untuk bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk oleh Pemkab Subang.

Namun, proses pekerjaan, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis, harus tetap dipenuhi. "Pemkab Subang harus menyiapkan semua perangkat sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga semua proses pembangunan comply dan secure," kata Agus.

Penyusunan kerja sama antara KSOP Kelas II Patimban dengan BUMD Kabupaten Subang akan mengikuti ketentuan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam koridor pemanfaatan dan optimalisasi aset negara dengan prinsip adil, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penandatanganan MoU diharapkan segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara KSOP Kelas II Patimban dengan BUMD Kabupaten Subang.

Salah satu perjanjian kerja sama yang perlu segera dilaksanakan adalah penyediaan air bersih dengan prinsip nonmonopoli, transparan, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan koridor ketentuan perundang-undangan.



BEROPERASI 2020

Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban dijadwalkan beroperasi setelah April 2020, mundur dari rencana awal karena akses jalan ke pelabuhan sepanjang 7 kilometer dengan lebar 10 meter belum memadai. Akses jalan sedang dibangun dengan kemajuan konstruksi sekitar 40 persen. Sedangkan terminal kontainer dijadwalkan selesai November 2020.

"Awalnya kami menargetkan akhir tahun ini car terminal akan berjalan, tetapi aksesnya belum memadai kalau akhir tahun ini sehingga kami agak memundurkan sedikit sehingga setelah April nanti bisa beroperasi," kata Agus.

Kemenhub semula menjadwalkan pembangunan Patimban tahap I yang mencakup terminal peti kemas berkapasitas 3,5 juta TEUs dan car terminal berkapasitas 600.000 unit kendaraan bermotor (CBU) selesai tahun ini.

Kepala Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban Anwar menambahkan kapasitas awal car terminal hanya mampu melayani throughput 300.000 unit CBU. Secara bertahap, kapasitas akan ditingkatkan menjadi 600.000 unit CBU.

Pembangunan Patimban dibiayai oleh pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) senilai Rp43,5 triliun. Pendanaan salah satu proyek strategis nasional (PSN) itu menggunakan skema pinjaman Official Development Assistance (ODA loan) pemerintah Jepang.

Menurut rencana, setelah tahap I selesai, kapasitas pelayanan terminal kontainer Patimban secara berangsur akan ditingkatkan menjadi 5,5 juta TEUs pada tahap II dan 7,5 juta TEUs pada tahap III. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai 2027.

Direktur Kepelabuhanan M. Tohir mengatakan penyerapan pinjaman tahun ini berkisar Rp2,3 triliun untuk pembangunan terminal, pemecah gelombang (breakwater), serta pendalaman alur dan kolam.

Pengembangan pelabuhan dengan kedalaman 16 meter di bawah permukaan air laut (LWS) guna mendukung kawasan prioritas nasional, menjadi salah satu program prioritas peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda 2020. Pelabuhan Patimban menjadi satu-satunya lokus.

"Mungkin dikeruk secara bertahap, tidak langsung minus 16 meter [LWS], bisa minus 10 m atau minus 12 m dulu. Kalau semua terminal jadi, baru ini dikeruk sampai minus 16 m," kata Tohir. (oriz/mar)

Image

Index

Maut di Cipularang

Kecelakaan 21 Kendaraan , 9 Tewas

Kemenhub Tingkatkan Kopentensi SDM Kenavigasian

Unggul dan Berdedikasi Tinggi

ITL Trisakti Dapat Award Pemerintah

PTS Sukses Terapkan SPMI

KM Santika Nusantara Melebihi Manifes

KNKT Lakukan Penyelidikan,Terbakar di Masalembo

Kemenhub Gandeng Pemkab Subang

Kelola Patimban Saling dukung dan sinergi

KSOP Kelas III Gorontalo Raih

Salah Satu Akun Medsos Terbaik

Marak Pelanggaran ODOL

E-Jembatan Timbang Diterapkan

Digitalisasi Logistik Terintegrasi

Tebas Biaya Tinggi

Hari ini

IPC Pulangkan Pemudik

Inilah Era Digital IPC

Priok Terapkan Auto Gate Pass System

Poll

Subscribe Newsletter