NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
IPC Klaim CFS
Pelayanan cepat, Murah dan Transparan

Indonesiamaritimenews.com(IMN)-JAKARTA:PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC menyatakan, kehadiran fasilitas Container Freight Station di Pelabuhan Tanjung Priok atau CFS Centre sebagai solusi menekan ongkos logistik dengan pelayanan cepat, murah dan transparan.

Fasilitas CFS Center di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini berlokasi di gudang Agung Raya Warehouse dan Multi Terminal Indonesia (MTI), dan nantinya akan diperluas ke lapangan 22X Pelabuhan Tanjung Priok.

Senior Vice President Bidang Pengembangan Bisnis IPC Guna Mulyana mengatakan,
"Kami tetap komitmen layanan di CFS Center itu efisien, cepat dan murah serta transparan,"ungkapnya saat menyampaikan paparan sebagai pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) 'Membedah Peran CFS Center Dalam Menurunkan Biaya Logistik di Pelabuhan' yang digelar Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) bekerjasama dengan IPC, di Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Dulu,lanjut Mulyana, mereka pernah mengadakan penelitian biaya layanan LCL di lini dua pelabuhan itu ada sekitar 75 item,tetapi saat ini, layanan CFS centre Priok, Pelindo II hanya mengenakan tarif receiving, delivery dan mekanik (RDM) serta biaya storage atau penumpukan.

Dia berharap bisa berkolaborasi dengan seluruh pelaku bisnis di pelabuhan Priok yang sudah menggeluti kegiatan penanganan kargo impor LCL dengan mengedepankan transparansi tarif dan pelayanan.

"Ayolah kita bersama membangun kemajuan pelabuhan ini demi mewujudkan layanan logistik yang lebih efisien,"ajaknya.

STANDARISASI
Ketua Umum Ikatan Eksportir Importir (IEI) Amalia mengungkapkan, mengapresiasi tersedianya fasilitas CFS Center di pelabuhan Tanjung Priok dalam upaya menurunkan biaya logistik di Pelabuhan. Tetapi, kata dia, mesti ada standarisasi pelayanannya termasuk ada pedoman pengawasan dan pengendalian pemberlakuan tarif pelayanan jasa barang di CFS Center itu, sebagai panduan importir dalam melakukan kalkulasi biaya.

"Selama ini layanan kargo impor (berstatus LCL tidak ada standarnya termasuk dari sisi biayanya. Banyak anggota kami mengeluh karena dikenakan biaya yang menurut kami tidak wajar atas layanan kargo impor jenis itu,"tegas Amalia.

Amalia menambahkan, selama ini masalah ketidakpastian biaya kargo impor berstatus LCL lantaran importir tidak serta merta dapat menentukan cara pengiriman atau terms payment secara FOB sehingga Forwarder sudah ditentukan dari supplier dengan payment terms CFR/CNF atau CIF.

Kendala lainnya, sambung Amalia, Peraturan Tata Niaga Impor dengan adanya verifikasi di negara asal serta penerbitan ijinnya yang masih lama, serta masih manualnya kegiatan penyerahan Bill Of Lading untuk penerbitan delivery order (DO) mengingat jarak kantor forwarder atau pelayaran yang jauh dan rata-rata berlokasi jauh diluar pelabuhan.

Ircham Habib, Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok yang juga sebagai pembicara, mengatakan, memang sampai saat ini belum ada standarisasi untuk layanan barang impor LCL di depo atau tempat penimbunan sementara (TPS).

Dia mengemukakan, dalam terminologi kepabeanan tidak ada istilah CFS Centre namun hanya mengenal istilah Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang memiliki izin Kemenkeu.

"Pengelola CFS Centre merupakan pengusaha TPS yang bertanggung jawab atas seluruh barang yang ditimbun," paparnya.

Fasilitas CFS centre,terang Habib, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan TPS sehingga berlaku semua ketentuan tentang pemasukan, penimbunan dan pengeluaran barang dari dan ke TPS.

"Jadi secara regulasi dan aturan kami tegaskan, tidak pernah mengistimewakan fasilitas dari CFS Centre ini," kata Habib

B TO B
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, layanan kargo impor berstatus LCL bersifat business to business (B to B), dan oleh karenanya jangan sampai ada upaya meregulasikan fasilitas CFC Centre di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Sebaiknya diserahkan ke mekanisme pasar terhadap layanan LCL impor itu, kalau ada anggota kami yang seenaknya mengutip tarif tidak wajar, sampaikan ke kami pasti kami lakukan teguran,"ujarnya.

LAPORKAN
Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut (Kabid Lala) Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Hotman Sijabat menegaskan, sebagai regulator instansinya menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan Priok.

"Kalau ada keluhan dan yang mengenakan tarif layanan impor LCL seenaknya silahkan laporkan ke Kantor OP Tanjung Priok. Pasti kami lakukan tindakan,"katanya mengingatkan.
(Arry/0ryza/Mar)

Image

Index

IPC Klaim CFS

Pelayanan cepat, Murah dan Transparan

6 Holding Company BUMN Disiapkan

Menko Perekonomian Membahas bersama Rini Soemarno dan Sri Mulyani

JAI Terima Tiga Sertifkat ISO 2015

"Membanggakan namun merupakan tantangan"

INSA Minta Proyek Drilling Dikerjakan Perusahaan Lokal

SKK Migas Dukung Azas Cabotage

FSRU Lampung Serap Kargo LNG Tangguh

Akhir Mei 2016

Petamina Bangun Kilang di Tuban & Bontang

Penuhi Kebutuhan BBM Nasional

Urusan Izin di 21 Kementerian Dialihkan ke BKPM

Jokowi: Selama Ini Bagi-bagi Kue

Pasar Logistik Asia Tenggara Bisa Direbut

11 Pusat Logistik Berikat Diresmikan

Primus Sebut BUMN Kaum Dhuafa

Tahun ini pemerintah ,menyuntik dana Rp 80 Triliun

BUMN Dapat Kucuran PMN Rp34,32 Triliun

Dilarang Dipakai Proyek KA Cepat

Poll

Subscribe Newsletter