NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kredit Perbankan Sektor Maritim Rendah
Padahal, banyak peluang bisa dikembangkan


Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA : Kredit perbankan untuk sektor maritim dan perikanan masih sangat rendah. Padahal, banyak peluang di sektor ini yang bisa dikembangkan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto berpendapat, sektor maritim dan perikanan punya peluang sangat bagus untuk dikembangkan. ?Terutama untuk industri pengolahannya dan perikanan budidaya yang belum dikembangkan optimal," jelasnya dalam acara diskusi kredit untuk sektor maritim dan perikanan di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Kadin Indonesia meminta perbankan lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor perikanan dan kelautan.

Yugi menambahkan, masih ada potensi budidaya 90 persen yang belum optimal. Padahal bila digarap dengan baik, potensi sektor perikanan dan kelautan bisa mencapai USD 1,33 triliun. Sektor perikanan budidaya bisa menyumbang sekitar Rp2.000 triliun per tahun terhadap produk domestik nasional bila digarap dengan baik.

Dengan asumsi angka seperti itu, potensi produksi perikanan budidaya bisa mencapai 100 juta ton per tahun, jika usaha perikanan budidaya di perairan laut (marikultur) sebesar 24 juta hektar, di perairan payau (tambak) seluas 3 juta hektar, dan perairan tawar sebesar 3 juta hektar.
Melihat potensi sebesar itu, Kadin Indonesia meminta agar perbankan dapat lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor perikanan dan kelautan. "Dengan demikian visi Indonesia sebagai negara poros maritim dunia akan tercapai,"tanya Yugi.

INFRASTRUKTUR KELAUTAN LEMAH
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Januari 2017 penyaluran kredit ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mencapai Rp278 triliun, atau pertumbuhannya mencapai 8 %. Sementara kredit ke sektor perikanan hanya Rp9,14 triliun, di mana pertumbuhannya hanya 2,22 % dibanding tahun 2016.

OJK memperoleh laporan dari 118 bank soal rencana bisnis 2017, di mana hanya 47 di antaranya komitmen menyalurkan kredit ke sektor kelautan dan perikanan. Angka ini tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya.

Direktur Pengawasan Bank OJK, Irnal Fiscallutfi mengatakan,perlu upaya lebih kuat dari stakeholder untuk membangun kualitas dari sektor perikanan agar bisa lebih visible terhadap perbankan.

"Tidak saja berbicara mengenai pembiayaan, tetapi infrastruktur apa yang harus diperkuat. Apa hal-hal yang memang bisa menjadikan perikanan itu masuk ke dalam perbankan," kata Irnal.

Menurut Irnal, infrastruktur di kelautan dan perikanan menurutnya harus dibuat mapan. Misalnya fasilitas nelayan untuk bisa melaut, alat tangkap yang memadai serta pelabuhan yang bisa mengakomodasi kegiatan perikanan.

Perbankan masuk, harusnya karena sudah yakin bahwa perikanan itu sudah mapan, infrastrukturnya bagus, agunannya memadai, cashflow-nya bagus, sehingga dana yang digulirkan itu adalah menjadi jaminan bisa dikembalikan sesuatu dengan term yang disepakati.

OJK berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa lebih fokus membangun infrastruktur kelautan dan perikanan, khususnya bagi nelayan. Sehingga sektor jasa keuangan baik asuransi dan perbankan itu bisa masuk tanpa ragu-ragu. Price appetite-nya itu rendah jadinya," tandas Irnal.
(RYZA/Mar)

Image

Index

Kredit Perbankan Sektor Maritim Rendah

Padahal, banyak peluang bisa dikembangkan

PTUN Batalkan Izin Reklamasi Pulau G

Kabulkan Gugatan KNTI

3 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta Disegel

Kementerian LHK Pasang Plang

Anggota Polair Hilang Ditelan Ombak

Menyergap Kapal Pencuri Ikan

6 Kapal Indonesia Ada di Perairan Filipina

Menhub: Jangan Pulang Tanpa Dikawal

Inilah Identitas 4 ABK Indonesia

Diculik & Ditawan di Filipina

Pemerintah Stop Reklamasi Teluk Jakarta

Harus Ada Izin Amdal Regional

Lagi, 4 Pelaut Indonesia Disandera

Total 14 ABK Ditawan di Filipina

Hentikan Reklamasi Pantai Jakarta

Kesepakatan Pemerintah & DPR

DPRD Stop Pembahasan

Raperda Reklamasi

Poll

Subscribe Newsletter