NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pungli di Kemhub Dibongkar Polri
Suap Pengurusan Izin Kapal

Indonesiamaritimennews(IMN),JAKARTA: Aroma pungli di lingkungan Kemenhub terendus polisi. Tim Satgas Mabes Polri dan Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Kemenhub, dan menyita uang Rp95 juta serta rekening Rp1 miliar.

OTT dilakukan tim Polri satu jam setelah pemerintah mengumumkan paket reformasi hukum, Selasa (11/10/2016). Polisi menyita uang tunai Rp95 juta dan rekening Rp1 miliar di ruangan terpisah, masing-masing di lantai 6 tepatnya di loket Seafarer Identity Document (SID), dan di lantai 12.

Di lantai 6 polisi mengamankan uang tunai Rp34 miliar, sedangkan di lantai 12 disita uang Rp61 miliar. Satu dari enam orang yang diamankan adalah wanita berinisial MS, yang menjabat sebagai Kasie Pendaftaran. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan tampak mengawasi jalannya penggeledahan.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar kepada wartawan di lokasi menjelaskan, selain MS petugas juga mengamankan A Rosyid dan Endang. "Di ruangan MS ditemukan barang bukti uang Rp61 juta dan buku tabungan Rp1 miliar," kata Boy Rafli.

Menurut juru bicara Polri ini, operasi ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan langkah penyelidikan sudah dijalankan.

SISTEM ONLIE
Menurut Boy, pelayanan di kantor Kemenhub ini seharusnya dilakukan secara online. Apalagi di beberapa lokasi ditempel peringatan keras memberikan tip kepada petugas dan petugas juga dilarang menerima uang dari pihak manapun.

Namun kenyataannya, ditemukan adanya penyerahan uang secara tunai kepada oknum yang bertugas di loket pelayanan perizinan kelautan. Adapun enam orang yang diamankan terdiri dari 1 orang PNS, 2 orang tenaga honorer operator, serta 2 orang dari PT Jasindo dan 1 orang dari PT Sumber Berkah Insani yang akan mengurus perizinan.

Berikut pengumuman Daftar Tarif Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Sub Direktorat Kepelautan Sesuai PP 11 Tahun 2015'. Ada 20 jasa PNBP yang tertempel di depan loket pelayanan serta besaran tarif perizinan:

Jasa PNBP Dokumen Kepelautan:

1. Sertifikat Pengawakan:
a. Kapal konvensi, per dokumen tarifnya Rp 500.000
b. Kapal non konvensi, per dokumen tarifnya Rp 250.000

2. Sertifikat Pengukuhan, per dokumen tarifnya Rp 25.000

3. Sertifikat pengakuan (certificate of recognation/COR), per dokumen tarifnya Rp 4.000.000

4. Sertifikat kompetensi kepelautan Ahli Nautika Tingkat (ANT) I / Ahli Teknika Tingkat (ATT) I atau sederajat, per dokumen tarifnya Rp 100.000

5. Sertifikat kompetensi kepelautan Ahli Nautika Tingkat (ANT) II / Ahli Teknika Tingkat (ATT) II atau sederajat, per dokumen tarifnya Rp 80.000

6. Sertifikat kompetensi kepelautan Ahli Nautika Tingkat (ANT) III / Ahli Teknika Tingkat (ATT) III atau sederajat, per dokumen tarifnya Rp 50.000

7. Sertifikat kompetensi kepelautan Ahli Nautika Tingkat (ANT) IV / AhliTeknika Tingkat (ATT) IV atu sederajat, perdokumen tarifnya Rp 40.000

8. Sertifikat kompetensi kepelautan Ahli Nautika Tingkat (ANT) V/ AhliTeknika Tingkat (ATT) V atau sederajat, perdokumen tarifnya Rp 30.000

9.Ujian Keahlian Pelaut (UKP) per mata pelajaran tarifnya Rp 45.000

10. Surat Keterangan Keabsahan Sertifikat Kepelautan, per surat tarifnya Rp 10.000

11. Surat Keterangan untuk Keperluan Sekolah Kepelautan, per surat tarifnya Rp 10.000

12. Surat persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan, per program tarifnya Rp 100.000
13. Surat Persetujuan Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), per izin tarifnya Rp 1.000.000

14. Buku Pelaut, per dokumen tarifnya Rp 100.000

15. Perpanjangan Buku Pelaut, per dokumen Rp 10.000

16. Surat Keterangan Kecakapan 30 mil dan 60 mil, per dokumen tarifnya Rp 30.000

17. Seafarer Identity Document (SID) pelaut, per dokumen tarifnya Rp 350.000

18. Sertifikat Keterampilan Pelaut (COP), perdokumen tarifnya Rp 25.000.

19. Sertifikat Kompetensi Kepelautan dan Operator Radio Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), per dokumen tarifnya Rp 40.000

20. Sertifikat Kompetensi Kepelautan Electro Technical Officer (ETO), per dokumen tarifnya Rp 50.000

PRESIDEN JOKOWI DATANG

Presiden Joko Widodo langsung meninjau pelaksanaan OTT yang dilakukan tim Polri. Ia memerintahkan Menpan dan Menhub untuk memecat pejabat maupun pegawai negeri sipil (PNS) lainnya terkait operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

Jokowi marah karena penangkapan ini terjadi satu jam setelah ia melakukan rapat terbatas dan mencanangkan operasi pemberantasan pungli (OPP) di Istana, bersamaan juga dengan pengumunan paket Reformasi Hukum. "Baru saja kita rembuk saya langsung terima laporan dari Kapolri ada operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan,"kata Jokowi.

Saya perigatkan kepada seluruh lembaga dan seluruh instansi mulai saat ini stop dan hentikan pungli terutama pelayanan pada masyarakat. Sekarang sudah ada tim OPP. tegas Jokowi.
(Arry/Oryza/Mar)

Image

Index

Dermaga Eksekutif

Ada di Merak dan Bakauheni

Pungli di Kemhub Dibongkar Polri

Suap Pengurusan Izin Kapal

Belawan Terapkan Sistem Inaportnet

Memberantas praktik nakal

Resmikan VTS Distrik Navigasi Kelas I Makassar

Jonan: Keselamatan Pelayaran Terjamin

Tonny Budiono Jabat Dirjen Hubla

Menteri Jonan Lantik 3 Pejabat

9 Perompak Disergap KRI Untung Suropati

Diduga Dikendalikan dari Singapura

Pelni Siapkan 25 Kapal

Hadapi Mudik Lebaran 2016

10 ABK Indonesia Masih Disandera

Filipina Tolak Bantuan TNI

Tahun Depan Pelni Tambah 3 Kapal

Program Tol Laut

Pesawat Batik Air Tabrak TransNusa

Di Runway Halim Perdanakusuma

Poll

Subscribe Newsletter