NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta Disegel
Kementerian LHK Pasang Plang

Indonesiamaritimenews.com(IMN),JAKARTA : Pemerintah menyegel tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, yaitu Pulau C, D dan G yang dikerjakan oleh PT Kapuk Naga Indah (KNI) karena ada pelanggaran AMDAL.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang penyegelan proyek reklamasi tersebut. Siti menugaskan dua Direktur Jenderal di kementerian yang dipimpinnya melakukan penyegelan. "Yang disegel pulau C, D dan G," kata Siti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/5/2006).

Tim Kementerian LHK memasang empat plang besi bertuliskan "Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Berdasarkan SK.354/menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016". Papan penyegelan dipasang di wilayah antara pulau C dan pulau D.

Pejabat Kementerian LHK juga memintai keterangan Kosasih,? Manager Lingkungan PT. KNI. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK,? Rasio Ridho Sani‎ yang ikut dalam rombongan sempat menanyakan kanal yang belum dibangun.? Padahal izin yang dikeluarkan pemerintah, dua pulau tersebut harusnya dipisahkan oleh kanal untuk jalur nelayan.

Kosasih beralasan, setelah sidak pada awal Mei yang dilakukan Menteri LHK Siti Nurbaya, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Gubernur DKI Jakarta Ahok, semua pembangunan dihentikan.

TERANCAM SANKSI
Rasio Ridho Sani kemudian mengumumkan bahwa pihaknya menyegel proyek tersebut atas sejumlah pelanggaran selama 90-120 hari. "Kalau lewat dari itu akan ada sanksi, terberatnya adalah pembekuan izin," katanya. Seluruh kegiatan di Pulau 2 B atau C dan pulau 2 A atau D harus dihentikan.

Menurut dia, ada beberapa pelanggaran izin dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup. ?Ada beberapa perintah-perintah yang harus dilakukan oleh Kapuk Naga Indah," ujar Rasio Ridho Sani.

PT. KNI yang juga anak perusahaan Sedayu Roup, harus segera melengkapi seluruh dokumen dan izin lingkungan, serta itu harus membuat kanal alur keluar untuk jalan keluar aliran 13 sungai. Pengembang juga harus melakukan pemulihan serta pengurugan karena terjadi pendangkalan-pendangkalan di sekitar lokasi C dan D.

Ini termasuk perusahaan harus membuat kanal alur keluar yang memisahkan antara Pulau C dan D yang berfungsi alur keluar masuk dari pada saluran air," tandasnya.

Sebelumnya, usai meninjau proyek reklamasi Menteri Siti Nurbaya mengatakan ia sebetulnya berat mengeluarkan izin lingkungan." Amdal yang dimiliki pengembang proyek reklamasi, sambung Siti, tidak dikaji dengan baik.Seperti ketersediaan air bersih, kemudian bagaimana kegiatan vital yang akan terpengaruh, misal kabel, gas, laut dan sebagainya," kata Siti.

Siti menambahkan, hal lain yang tidak dikaji yaitu soal bahan urukan. Tidak dikaji pula adanya keberatan dari PLTU Muara Karang dan PLTU Tanjung Priok. "Soal impasan sedimen terhadap ekosistem terumbu karang juga tidak dikaji,"tambah Siti.

Hal yang penting lainnya, harus ada kanal karena harus memberi jalan kepada nelayan.
(SUM/Oriza/Mar)

Image

Index

Kredit Perbankan Sektor Maritim Rendah

Padahal, banyak peluang bisa dikembangkan

PTUN Batalkan Izin Reklamasi Pulau G

Kabulkan Gugatan KNTI

3 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta Disegel

Kementerian LHK Pasang Plang

Anggota Polair Hilang Ditelan Ombak

Menyergap Kapal Pencuri Ikan

6 Kapal Indonesia Ada di Perairan Filipina

Menhub: Jangan Pulang Tanpa Dikawal

Inilah Identitas 4 ABK Indonesia

Diculik & Ditawan di Filipina

Pemerintah Stop Reklamasi Teluk Jakarta

Harus Ada Izin Amdal Regional

Lagi, 4 Pelaut Indonesia Disandera

Total 14 ABK Ditawan di Filipina

Hentikan Reklamasi Pantai Jakarta

Kesepakatan Pemerintah & DPR

DPRD Stop Pembahasan

Raperda Reklamasi

Poll

Subscribe Newsletter