NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
6 Kapal Indonesia Ada di Perairan Filipina
Menhub: Jangan Pulang Tanpa Dikawal


Indonesiamaritimenews.com(IMN),JAKARTA: Saat ini ada 6 kapal Indonesia yang berlayar di perairan Filipina. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengimbau kapal-kapal tersebut untuk sementara jangan pulang bila tidak ada pengawalan.

Imbauan Jonan ini berkaitan dengan maraknya perompakan kapal dan penyanderaan Indonesia oleh kelompok bersenjata di Filipina. Saat ini 14 ABK Indonesia masih ditawan di Filipina dan belum berhasil dibebaskan.

"Kalau tidak ada (pengawalan), kami sarankan tidak kembali dulu ke sini. Ini kan arah Tarakan dan Manado," kata Jonan di kantor Wapres, di Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016).

Menurut Jonan, kalau pun kapal harus kembali ke Indonesia, lebih baik menggunakan jalur alternatif yang aman. ?Rutenya suruh cari, kalau dikasih tahu nanti perompaknya tahu," tukas mantan Dirut PT KAI ini.

Pilihan menunda kepulangan ke Tanah Air, atau mencari jalur pelayaran alternatif yang lebih aman, dilakukan hingga ada kesepakatan antara Filipina dan Indonesia soal pengamanan jalur pelayaran.

14 ABK MASIH DISANDERA
Nasib 14 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf hingga kini belum diketahui. Pihak TNI sudah siap melakukan operasi pembebasan, namun otoritas Filipina belum memberi sinyal. Militer Filipina melakukan operasi pembebasan dan tidak mengizinkan TNI ikut terlibat.

Pasukan TNI dan Brimob Polri serta armada kapal perang sudah siaga di Tarakan, Kalimantan Timur, bila sewaktu-waktu Filipina mengizinkan. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan aparatnya siaga kapan pun dibutuhkan. Sedangkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, keselamatan WNI jadi prioritas dan ia sudah menemui pemerintah Filipina membahas pembebasan warga Indonesia.

Seperti diketahui, kelompok bersenjata Abu Sayyaf membajak Tug Boat Brahma 12 dan kapal Anand 12 berikut 10 ABK pada 28 Maret 2016. Mereka minta tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 15 miliar.

10 ABK Indonesia yang masih disandera adalah:

1.Alvian Elvis Peti, asal Tanjung Priok Jakarta Utara.
2.Julian Philip, asal Tondang Utara, Minahasa.
3.Peter Tonsen Barahama, asal Batu Aji, Batam.
4.Mahmud, asal Banjarmasin Kalimantan Selatan.
5.Surian Syah, asal Kendari Sulawesi Tenggara.
6.Surianto, asal Gilireng Wajo Sulawesi Selatan.
7.Wawan Saputra, asal Malili Palopo.
8.Bayu Oktavianto, asal Delanggu Klaten
9.Rinaldi,Makassar, Sulawesi Selatan.
10.Wendi Raknadian, asal Sumatera Barat.

Pembajakan kembali terjadi pada Jumat 15 April 2016 di perbatasan Pulau Mata King Filipina dengan Pulau Ligitan Tawau, Sabah malaysia. Dua kapal berbendera Indonesia, yakni Kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi dibajak di perairan perbatasan Malaysia-Filipina.

Dari 10 anak buah kapal (ABK) yang diserang, 4 di antaranya diculik dan disandera. Enam lainnya berhasil lolos diselamatkan oleh Polisi Maritim Malaysia, 1 di antaranya tertembak. Kapal tersebut dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan.

Identitas 10 ABK tersebut:
Korban Diculik dan Disandera:

1.Moch Ariyanto Misnan
2.Lorens MPS
3.Dede Irfan Hilmi
4.Samsir

Korban tertembak:
5.Lambos Simanungkalit
Korban Selamat:

6.Yohannis Serang
7.Sembara Oktapian
8.Leonard Bastian
9.Rohaidi
10.Royke Fransy Montolalu
Hingga kini nasib mereka belum diketahui. (Arry/Oryza/Mar)

Image

Index

Kredit Perbankan Sektor Maritim Rendah

Padahal, banyak peluang bisa dikembangkan

PTUN Batalkan Izin Reklamasi Pulau G

Kabulkan Gugatan KNTI

3 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta Disegel

Kementerian LHK Pasang Plang

Anggota Polair Hilang Ditelan Ombak

Menyergap Kapal Pencuri Ikan

6 Kapal Indonesia Ada di Perairan Filipina

Menhub: Jangan Pulang Tanpa Dikawal

Inilah Identitas 4 ABK Indonesia

Diculik & Ditawan di Filipina

Pemerintah Stop Reklamasi Teluk Jakarta

Harus Ada Izin Amdal Regional

Lagi, 4 Pelaut Indonesia Disandera

Total 14 ABK Ditawan di Filipina

Hentikan Reklamasi Pantai Jakarta

Kesepakatan Pemerintah & DPR

DPRD Stop Pembahasan

Raperda Reklamasi

Poll

Subscribe Newsletter