NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pemerintah Stop Reklamasi Teluk Jakarta
Harus Ada Izin Amdal Regional

Indonesiamaritimenews.com(IMN),JAKARTA : Pemerintah akhirnya menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pembangunan 17 pulau baru di utara Jakarta baru bisa dilanjutkan bila sudah ada kebijakan baru.

Keputusan moratorium reklamasi Teluk Jakarta ini diambil dalam rapat antara Menteri Kemaririman Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Senin (18/4/2016). Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang selama ini tegas menentang reklamasi tidak tampak hadir.

Rizal meminta agar seluruh pihak yang terkait mengedepankan hubungan antara rakyat, negara dan swasta. "Rakyat, negara dan swasta harus diperhatikan. Enggak bisa kita rumuskan kebijakan hanya pada satu pihak," kata Rizal.

Dia meminta polemik reklamasi dihentikan. Soal reklamasi sendiri di seluruh dunia sudah banyak, yang penting tiga objektif tadi supaya ada sinergi," terangnya.

AMDAL REGIONAL
Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya
menjelaskan, reklamasi harus menggunakan izin Amdal regional. Pasalnya, 17 pulau buatan tersebut ada beberapa pulau buatan berbatasan dengan wilayah Banten dan Jawa Barat.

Pulau yang masuk dalam teritori Tangerang pembangunannya sudah dilakukan seluas 7.000 hektar lebih. "Pulau A 643 Ha, Pulau B 673 Ha, Pulau C 242 Ha, Pulau D 279 Ha, nah yang A dan B belum ada reklamasi memiliki izin lingkungan. Desember 2012, Pulau C disesuaikan oleh keputusan Gubernur tahun 2012, Pulau E 284 Ha, Pulau F 190 Ha," jelas Siti. Pulau A dan B masuk dalam wilayah Banten.

Menurut Siti, reklamasi telah dilakukan untuk Pulau C dan D, dan izin lingkungan dikeluarkan 18 Maret 2014. Pulau F belum ada reklamasi baru ada izin lingkungannya, Pulau G Amdalnya tahun 198787, izin lingkungan 2013. ?ulau H izin lingkungan 2015, Pulau I 2015, izin dari Pemprov DKI, tidak ada yang dari kami," urai Siti dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI.

PERSOALAN KOMPLEKS
Siti menilai, permasalahan reklamasi memang kompleks. Pulau J disebutnya belum ada usulan kegiatan, namun Pulau K sudah memiliki izin lingkungan, dan Pulau L untuk penampungan lumpur.

Sedangkan Pulau N agak berbeda karena menggunakan UU Pelayaran. Pulau N ini dibangun dermaga Pelabuhan New Priok yang dikelola PT Pelindo II. Izin reklamasi dari Menteri Merhubungan, karena dia buat dermaga dan ini ada kaitan dengan pulau O, P dan Q karena harus ditetapkan nasional apakah kepentingan nasional atau tidak, itu harus ditetapkan menteri kelautan," urainya.

Menurut Siti, berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1995, Pemprov DKI memang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin Amdal pulau-pulau buatan itu. Meskipun ada yang sudah dalam tahapan konstruksi, dan ada juga yang masih dalam perencanaan.

"Yang sedang konstruksi kami lakukan pengawasan, pakai UU No 32. Perpres No. 54 Tahun 2008 mengatur tata ruang, ada UU tata ruang, karena semua UU dipakai untuk menjustifikasi. UU Tata Ruang hasilkan Perda tata ruang DKI dan Pergub," tukasnya.
(Arry/Oryza/Mar)

Image

Index

Kredit Perbankan Sektor Maritim Rendah

Padahal, banyak peluang bisa dikembangkan

PTUN Batalkan Izin Reklamasi Pulau G

Kabulkan Gugatan KNTI

3 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta Disegel

Kementerian LHK Pasang Plang

Anggota Polair Hilang Ditelan Ombak

Menyergap Kapal Pencuri Ikan

6 Kapal Indonesia Ada di Perairan Filipina

Menhub: Jangan Pulang Tanpa Dikawal

Inilah Identitas 4 ABK Indonesia

Diculik & Ditawan di Filipina

Pemerintah Stop Reklamasi Teluk Jakarta

Harus Ada Izin Amdal Regional

Lagi, 4 Pelaut Indonesia Disandera

Total 14 ABK Ditawan di Filipina

Hentikan Reklamasi Pantai Jakarta

Kesepakatan Pemerintah & DPR

DPRD Stop Pembahasan

Raperda Reklamasi

Poll

Subscribe Newsletter