NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hentikan Reklamasi Pantai Jakarta
Kesepakatan Pemerintah & DPR

Indonesiamaritimenews.com(IMN),JAKARTA : Pemerintah melalui KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Komisi IV DPR sepakat, proyek reklamasi membuat 17 pulau di Teluk Jakarta dihentikan. Pantai utara Jakarta dinilai kawasan strategis nasional sehingga seharusnya jadi kewenangan pemerintah pusat.

Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif diambil dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang digelar di Gedung DPR Senayan, Rabu (13/4/2016). Dalam kesimpulan rapat, Menteri Susi diminta tegas menolak reklamasi dan diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Komisi IV DPR, Edhi Prabowo mengatakan ia sedih Menteri Susi mengembalikan persoalan reklamasi ke Dewan. ?Padahal bola sudah kami berikan. Sebagai lembaga legislatif, DPR bertugas mengawasi, sedangkan yang melaksanakan pemerintahan adalah eksekutif.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menambahkan, Dewan telah membuat panitia kerja (panja) reklamasi yang akan data di lapangan pada 20 April 2016.

Sedangkan Menteri Susi mengungkapkan, dalam persoalan reklamasi KKP tidak bisa melakukan penindakan hukum karena bukan menjadi wewenangnya."Semua rekomendasi (sudah saya sampaikan dalam rapat kabinet dan saya telah sampaikan kepada Presiden,,"ungkapnya.
Izin reklamasi jadi polemik soal siapa yang lebih berwenang, apakah Pemprov DKI Jakarta atau Menteri. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) merasa lebih berwenang karena mengacu Keppres era Soeharto yakni Nomor 52 Tahun 1995. Perpres yang dibuat pada tahun 2008 dianggap tak serta merta menghapuskan Keppres tersebut karena hanya tertulis untuk 'urusan tata ruang' saja.

Sebagaimana diketahui, rencana pembangunan 17 pulau di patai utara Jakarta menuai polemik panjang. Buntutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI, Muhammad Sanusi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan menerima suap dari PT Agung Podomoro Land (APL) senilai Rp1,4 miliar. Uang itu disinyalir untuk memuluskan pembasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) reklamasi.

KPK juga menahan Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT APL dan dua pegawainya. Selain itu bos Sedayu Grup, Aguan, serta Sunny Tanuwidjaja, staf khusus Gubernur Ahok. Agung Podomoro dikenal sebagai salah satu perusahaan properti papan atas di Indonesia dan salah satu pengembang yang mengerjakan proyek reklamasi pantai utara Jakarta.
(Arry/Oryza/Mar)

Image

Index

Kredit Perbankan Sektor Maritim Rendah

Padahal, banyak peluang bisa dikembangkan

PTUN Batalkan Izin Reklamasi Pulau G

Kabulkan Gugatan KNTI

3 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta Disegel

Kementerian LHK Pasang Plang

Anggota Polair Hilang Ditelan Ombak

Menyergap Kapal Pencuri Ikan

6 Kapal Indonesia Ada di Perairan Filipina

Menhub: Jangan Pulang Tanpa Dikawal

Inilah Identitas 4 ABK Indonesia

Diculik & Ditawan di Filipina

Pemerintah Stop Reklamasi Teluk Jakarta

Harus Ada Izin Amdal Regional

Lagi, 4 Pelaut Indonesia Disandera

Total 14 ABK Ditawan di Filipina

Hentikan Reklamasi Pantai Jakarta

Kesepakatan Pemerintah & DPR

DPRD Stop Pembahasan

Raperda Reklamasi

Poll

Subscribe Newsletter