NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DPRD Stop Pembahasan
Raperda Reklamasi

Indonesiamaritimenews.com(IMN),JAKARTA: DPRD DKI menghentikan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda tentang.Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai di utara Jakarta.

Dua Raperda tersebut adalah payung hukum bagi proyek reklamasi 17 pulau di pantai Jakarta. DPRD menyerahkan pembahasan ini pada anggota Dewan yang terpilih periode 2019-2024.

Kepastian ini diungkap Very Yonnevil Munir, anggota DPRD DKI dari Fraksi Hanura dalam diskusi bertajuk Reklamasi Penuh Duri di Cikini, Jakpus, Sabtu (9/4/2016).

"Kami di DPRD DKI sudah sepakat menunda pembahasan kedua Raperda itu,,"ungkap Very.

Menurut Very, keputusan telah diambil dalam? Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD pada Kamis (7/4/2016). Delapan dari sembilan fraksi sepakat menunda pembahasan, sedangkan satu fraksi menolak.

Delapan fraksi tersebut akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) supaya menginstruksikan penghentian semua aktivitas pembangunan reklamasi pantai. Karena, ya kasihan juga Pak Ahok kalau jalan terus. Bisa tambah lagi kesalahannya nanti," tukas Very.

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
Very juga menyetujui masukan dari Prijanto, mantan Wakil Gubernur DKI, bahwa otoritas kegiatan reklamasi harus diambil alih oleh pemerintah pusat. "Usulan Pak Prijanto sangat brilian, supaya kegiatan reklamasi di Kawasan Strategis Nasional itu tetap berjalan. Kemudian Perpres 52 tahun 1995 diganti semua," ucapnya.

Seperti diketahui, pantai utara Jakarta diuruk seluas sekitar 5.119 hektar dan akan dibuat 17 pulau. Hasil reklamasi ini dibagi menjadi tiga kawasan yakni kawasan barat untuk permukiman warga, kawasan tengah untuk komersial dan kawasan timur untuk pelabuhan, industri serta pergudangan.

Megaproyek ini menuai polemik karena dianggap melanggar hukum, mematikan mata pencarian ribuan nelayan, serta merusak lingkungan hidup. Belakangan terkuak, ada praktik suap dalam upaya memuluskan proyek dengan cara melobi DPRD yang tengah membahas Raperda tentang reklamasi. KPK menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI, Muhamad Sanusi karena diduga disuap Rp1,14 miliar oleh pengembang, PT Agung Podomoro Land (APL). KPK juga menahan tiga orang dari PT APL.
(SUM/Oriza/Mar)

Image

Index

Kredit Perbankan Sektor Maritim Rendah

Padahal, banyak peluang bisa dikembangkan

PTUN Batalkan Izin Reklamasi Pulau G

Kabulkan Gugatan KNTI

3 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta Disegel

Kementerian LHK Pasang Plang

Anggota Polair Hilang Ditelan Ombak

Menyergap Kapal Pencuri Ikan

6 Kapal Indonesia Ada di Perairan Filipina

Menhub: Jangan Pulang Tanpa Dikawal

Inilah Identitas 4 ABK Indonesia

Diculik & Ditawan di Filipina

Pemerintah Stop Reklamasi Teluk Jakarta

Harus Ada Izin Amdal Regional

Lagi, 4 Pelaut Indonesia Disandera

Total 14 ABK Ditawan di Filipina

Hentikan Reklamasi Pantai Jakarta

Kesepakatan Pemerintah & DPR

DPRD Stop Pembahasan

Raperda Reklamasi

Poll

Subscribe Newsletter