NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
BUMN Dapat Kucuran PMN Rp34,32 Triliun
Dilarang Dipakai Proyek KA Cepat



Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA: Komisi VI DPR akhirnya menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp34,32 triliun ke 23 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Dewan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafizs Tohir menyatakan, kucuran PMN Rp34,32 triliun diprioritaskan kepada program prioritas pemerintah terkait pengembangan infrastruktur, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMKM. Dari jumlah tersebut, Rp31,75 triliun diberikan dalam bentuk tunai dan selebihnya non-tunai.

Komisi VI juga menolak usul PMN ke PT Reasuransi Indonesia Utama sebesar Rp500 miliar, dan mengalihkan dananya untuk penyertaan modal Rp250 miliar ke Perum Perumnas dan Rp250 miliar ke PT Pembangunan Perumahan. Usulan PMN Rp250 miliar ke PT Sang Hyang Seri juga ditolak, dan dananya dialihkan untuk PT Pertani.

10 CATATAN

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan pemberian PMN dalam bentuk non-tunai baru dapat dilakukan setelah ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski menyetujui PMN sebesar Rp34,32 triliun dalam APBN 2016, Komisi VI memberikan 10 catatan.

Catatan yang paling penting adalah, larangan penggunaan dana PMN untuk pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. "Kita setujui tapi dengan beberapa catatan, salah satunya tidak digunakan untuk proyek kereta cepat, baik secara langsung maupun tidak langsung," tegas Dodi. "Kami juga meminta pencairan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah, untuk mempermudah fungsi pelaporan dan pengawasan. Pengawasan akan dilakukan dalam bentuk Panitia Kerja Pengawasan PMN BUMN," tambahnya.

Catatan lainnya, PMN diprioritaskan pada program pemerintah yang berguna bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kementerian BUMN juga harus meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada BUMN penerima PMN untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan yang baik, sesuai dgn ketentuan peraturan perundangan dalam menjaga dan memelihara aset negara.

Selain itu Kementerian BUMN harus meningkatkan koordinasi dengan kementerian teknis terkait, dan dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan produk dalam negeri dan tenaga kerja lokal serta sinergitas BUMN dan kontraktor nasional.

BUMN YANG DAPAT PMN

BUMN yang mendapat suntikan PMN tunai adalah: PT PLN (Rp10 triliun), PT Hutama Karya (Rp3 triliun), PT Wijaya Karya (Rp4 triliun), PT Angkasa Pura II (Rp2 triliun), PT Pembangunan Perumahan (Rp2,25 triliun), Perum Bulog (Rp2 triliun), dan PT Krakatau Steel (Rp1,5 triliun).

Selain itu juga PT Pelindo III (Rp1 triliun), PT Jasa Marga (Rp1,25 triliun), PT Industri Kereta Api (Rp1 triliun), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Rp1 triliun), PT Pertani (Rp500 miliar), Perum Perumnas (Rp250 miliar), serta masing-masing Rp500 miliar untuk PT Barata Indonesia, PT Askrindo, Perum Jamkrindo dan PT Bahana PUI.

Sedangkan yang mendapatkan PMN non-tunai yakni PT Krakatau Steel (Rp956,49 miliar), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Rp692,5 miliar), PT Pelni (Rp564,8 miliar), Perum Perumnas (Rp235,41 miliar), PT Perkebunan Nusantara VIII (Rp32,78 miliar), PT Amarta Karya (Rp32,15 miliar), PT Perikanan Nusantara (Rp29,4 triliun), dan PT Perkebunan Nusantara I (Rp25 triliun).

(Sum/Yasmin/Mar)

Image

Index

6 Holding Company BUMN Disiapkan

Menko Perekonomian Membahas bersama Rini Soemarno dan Sri Mulyani

JAI Terima Tiga Sertifkat ISO 2015

"Membanggakan namun merupakan tantangan"

INSA Minta Proyek Drilling Dikerjakan Perusahaan Lokal

SKK Migas Dukung Azas Cabotage

FSRU Lampung Serap Kargo LNG Tangguh

Akhir Mei 2016

Petamina Bangun Kilang di Tuban & Bontang

Penuhi Kebutuhan BBM Nasional

Urusan Izin di 21 Kementerian Dialihkan ke BKPM

Jokowi: Selama Ini Bagi-bagi Kue

Pasar Logistik Asia Tenggara Bisa Direbut

11 Pusat Logistik Berikat Diresmikan

Primus Sebut BUMN Kaum Dhuafa

Tahun ini pemerintah ,menyuntik dana Rp 80 Triliun

BUMN Dapat Kucuran PMN Rp34,32 Triliun

Dilarang Dipakai Proyek KA Cepat

3 Bank Pelat Merah Utang Ke Tiongkok

Rp43 Triliun Untuk Pembanguan Infrastruktur

Poll

Subscribe Newsletter