NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Indonesia Punya UU Kelautan
Setelah 69 tahun merdek

Indonesiamaritimenews.com, JAKARTA: Indonesia kini memiliki UU Kelautan. Di akhir masa tugasnya, anggota DPR RI perode 2009-2014 secara aklamasi menyetujui RUU Kelautan menjadi Undang-Undang, Senin (29/9/2014) malam. Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Mohamad Sohibul Iman. Sebelum pengesahan, Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo menjelaskan UU Kelautan tersebut terdiri atas 13 Bab dan 72 Pasal. Sejak merdeka 69 tahun silam, Indonesia belum memiliki UU Kelautan. Firman Subagyo menjelaskan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah. ?Undang-Undang menjadi payung hukum Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim,? katanya. UU tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut. Selain itu juga mengatur pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, dan tata kelola serta kelembagaan. UU tentang kelautan bertujuan mendayagunakan sumber daya kelautan dan kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. Harapannya, kemakmuran bangsa dan negara dapat tercapai. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dollar AS per tahun. STRATEGIS Indonesia secara geografis sangat strategis, terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Perlunya UU Kelautan, kata Firman, untuk mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia. Selain itu memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut, dan menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, serta memiliki lebih dari 17.500 pulau. Laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 Laut sebagai penghubung pulau-pulau, memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Selain juga sebagai ruang hidup dan ruang juang serta media pemersatu dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah NKRI. (Oryza)

Image

Index

Kapal TNI Tangkap Kapal China

Di Laut Natuna

100 Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan 2016

Target Menteri Susi

Indonesia-Jepang Kerjasama Bidang Kelautan

Bentuk Forum Maritim

Pejabat Dishub DKI

Ditahan Kejaksaan Agung Tersandung Korupsi Kapal

Pejabat Dishub DKI

Ditahan Kejaksaan Agung Tersandung Korupsi Kapal

Indonesia Punya UU Kelautan

Setelah 69 tahun merdek

Indonesia Punya UU Kelautan

Setelah 69 tahun merdek

Kapal Tanker MT Cilacap Terbakar

Bawa 4.500 kiloliter BBM

Pemilu Jurdil dan Berkualitas Terus Diperjuangkan

Agar pemimpin terpilih mendapat legitiminasi

Konsep Ocean Governance Policy Di Indonesia

Wujudkan Negara Kepulauan Mandiri

Poll

Subscribe Newsletter