NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pemilu Jurdil dan Berkualitas Terus Diperjuangkan
Agar pemimpin terpilih mendapat legitiminasi

Pemilu Jurdil dan Berkualitas Terus Diperjuangakan Agar pemimpin terpilih mendapat legitiminasi Dua hal yang ditunggu-tunggu masyakarat Indonesia berkaitan sengketa Pilpres2014 adalah keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). DKPP akan memutuskan ada tidaknya pelanggaran etik penyelenggara Pemilu dan MK memutuskan ada tidaknya pelanggaran hukum .

Keputusan DKPP ditunggu, karena masyarakat ingin mengetahui secara terbuka ada atau tidak pelanggaran etika yang dilakukan penyelenggara pemilu. Bila ada siapa saja dan apa saja etika yang dilanggar ? Sehingga dapat diketahui penyelenggara pemilu saat menjalankan tugasnya profesional atau tidak?

Demikian halnya keputusan MK, sebagai gerbang terakhir perjuangan hukum dalam sengketa Pilpres -diharapkan objektif ketika memutuskan perkara dan memberikan rasa keadilan. Keputusan MK diharapkan dapat menjelaskan ada tidaknya kecurangan, dan pelanggaran hukum.

Sehingga dapat menjawab apakah Pilpres 2014 berjalan Jurdil dan berkualitas seperti yang didengung-dengungkan selama ini. Sebab, dampak dari keputusan MK adalah legitiminasi dari masyarakat terhadap Capres -Cawapres terpilih dan stabilitas dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di tanah air.

Hari yang ditunggu itu tiba, Kamis (21/8/2014). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Pilpres 2014. Sidang yang dipimpin oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie membacakan 15 putusan, yakni 13 terkait Pilpres, satu terkait pemilu legislatif dan satu lagi terkait ketetapan.Tiga orang penyelenggara pemilu diberhentikan.Tujuh anggota KPU diberi peringatan berkaitan pembukaan kotak suara, .

Keputusan DKPP yang menyatakan adanya pelanggaran etik berkaitan pembukaan kotak suara dapat diartikan bahwa lembaga ini mengkomunikasikan adanya masalah dalam Pilres 2014.Lembaga ini hanya memberikan sanksi etik karena inilah ranahnya.

Bila pelanggaran ini menjadi pertimbangkan MK dalam memutuskan maka dugaan pelanggaran hukum itu ada. Namun lembaga MK tidak sejalan dengan DKPP yang memutuskan menolak semua eksepsi yang diajukan pemohon Tim Merah Putih dari Capres- Cawapres Prabowo-Hatta tanpa ada catatan apapun.Artinya Pilpres 2014 berjalan tanpa ada pelangaran hukum.

Saat ini adalah momentum terbaik memberikan pengajaran kepada Rakyat Indonesia dalam berdemokrasi. Namun MK mengabaikan adanya anggota KPU yang melanggar kode etik bahkan DKPP memutuskan pemecatan.Pada hal suatu kesalahan kecil adalah tetap sebuah kesalahan bila dibiarkan akan berekses ke pemilu akan datang.

Mk sudah mengetuk palu. Keputusannya mengikat.Inilah keputusan MK, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya.Kita mengharapkan semua pihak dapat menghormati keputusan tersebut dan bersama-sama menyongsong era baru.

Kendati tak dapat dipungkiri, perjuangan Tim Merah Putih belum berhenti, secara politis memasuki babak baru dan secara gamblang mereka menyatakan sebagai penyeimbang di DPR. Pelanggaran etik yang diputuskan DKPP namun diabaikan MK adalah salah satu catatan yang mereka bawa ke Senayan sebagai ranah anggota legislatif untuk memperbaikinya.

Kita harus terus memperjuangkan dan melakukan perbaikan kualitas pemilu agar memberikan legitiminasi yang kuat kepada pemimpin yang terpilih.Semua yang terjadi adalah pembelajaran bagi kita dan harus mempunyai kemauan kuat untuk memperbaikinya. Negara yang besar adalah negara yang mau belajar dari perjalanan sejarah bangsanya yang kelam. (Indonesiamaritimenews.com/M.Arifin Mukendar)

Image

Index

Kapal TNI Tangkap Kapal China

Di Laut Natuna

100 Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan 2016

Target Menteri Susi

Indonesia-Jepang Kerjasama Bidang Kelautan

Bentuk Forum Maritim

Pejabat Dishub DKI

Ditahan Kejaksaan Agung Tersandung Korupsi Kapal

Pejabat Dishub DKI

Ditahan Kejaksaan Agung Tersandung Korupsi Kapal

Indonesia Punya UU Kelautan

Setelah 69 tahun merdek

Indonesia Punya UU Kelautan

Setelah 69 tahun merdek

Kapal Tanker MT Cilacap Terbakar

Bawa 4.500 kiloliter BBM

Pemilu Jurdil dan Berkualitas Terus Diperjuangkan

Agar pemimpin terpilih mendapat legitiminasi

Konsep Ocean Governance Policy Di Indonesia

Wujudkan Negara Kepulauan Mandiri

Poll

Subscribe Newsletter