NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Konsep Ocean Governance Policy Di Indonesia
Wujudkan Negara Kepulauan Mandiri

JAKARTA(IMN) - Tata kelola kelautan (Ocean Governance Policy) akan menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien. Tujuannya, mewujudkan negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

Hal ini diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo, di Jakarta, Senin (26/5). Dalam rangka mengkampanyekan visi negara kepulauan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan serangkaian kegiatan roadshow Focus Group Discussion (FGD) ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia tentang Strategi dan Kebijakan Tata Kelola Kelautan.

Menurut Sharif, wilayah laut nasional mempunyai potensi keanekaragaman, kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat besar. Hanya saja, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan terpadu. Pemerintah wajib menyusun sistem tata kelola laut nasional. Apalagi, wilayah perairan laut nasional merupakan wilayah open access dan ada berbagai stakeholders dengan kepentingan yang berbeda sehingga rawan konflik.

?Diperlukan strategi pemanfaatan ruang perairan yang komprehensif dan terpadu agar pemanfaatan sumberdaya dapat optimal dan lestari.? katanya.

Beberapa tujuan disusunnya penataan ruang kelautan nasional, lanjut Sharif, antara lain mempersiapkan dukungan bagi pengembangan kegiatan sumber daya alam (SDA) pesisir dan laut serta fungsi perlindungan lingkungan. Tujuan lain, mempersiapkan wilayah pesisir untuk berperan dalam perkembangan global, membantu mengurangi kesenjangan soasial antar wilayah, terutama masyarakat marjinal di pesisir dan pulau-pulau kecil.



AKSES ANTARWILAYAH

Tujuan lain, memperkuat akses antar bagian wilayah nasional serta memperkuat kesatuan wilayah nasional melalui kawasan perbatasan dengan negara lain. ?Penataan ruang laut juga dapat mempertahankan dan meningkatan kelestarian lingkungan pesisir dan laut. Termasuk memperbaiki dan merehabilitasi kerusakan dan penurunan kualitan,? jelas Sharif.

Sharif menegaskan, hakekat tata ruang adalah kesepakatan. Untuk itu perlu disepakati rencana tata ruang yang terpadu ditingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Termasuk kawasan pulau sebagai wujud pelaksanaan rencana tata ruang laut.

Karenanya, diperlukan dukungan peraturan perundangan yang akan melegalisasi tata ruang serta diperlukan dukungan antar sektor antar wilayah dalam mewujudkan keserasian antar kegiatan diwilayah perairan.

Tidak terkecuali, dukungan serta peran serta masyarakat, swasta dan lembaga terkait terutama dalam penyedian infrasrutktur, teknologi, SDM dan jaringan pamasaraan. ?Sinkronisasi tata ruang daratan dan lautan sangat penting, sehingga ada penyelarasan dan tidak tumpang tindih,? tegasnya.(Mrd) (Arry/Oryza/Mar)

Image

Index

Kapal TNI Tangkap Kapal China

Di Laut Natuna

100 Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan 2016

Target Menteri Susi

Indonesia-Jepang Kerjasama Bidang Kelautan

Bentuk Forum Maritim

Pejabat Dishub DKI

Ditahan Kejaksaan Agung Tersandung Korupsi Kapal

Pejabat Dishub DKI

Ditahan Kejaksaan Agung Tersandung Korupsi Kapal

Indonesia Punya UU Kelautan

Setelah 69 tahun merdek

Indonesia Punya UU Kelautan

Setelah 69 tahun merdek

Kapal Tanker MT Cilacap Terbakar

Bawa 4.500 kiloliter BBM

Pemilu Jurdil dan Berkualitas Terus Diperjuangkan

Agar pemimpin terpilih mendapat legitiminasi

Konsep Ocean Governance Policy Di Indonesia

Wujudkan Negara Kepulauan Mandiri

Poll

Subscribe Newsletter