NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Image

Index

Jokowi Tawarkan Pelabuhan Patimban ke Jepang

Berikut Proyek KA Jakarta-Surabaya

PT AP II Kembangkan Bandara Silangit

Dukung Konektivitas Kawasan Pariwisata

Diluncurkan Mei 2016

Satelit A3 Pantau Pertanian & Maritim

Agus Raharjo Pimpin KPK

Busyro dan Johan Budi Tersisih

Akhirnya, Dirjen Hubla Bobby Mamahit Tersangka

Dugaan Korupsi Pembangunan BPI2IP

IPC WAY

Wadah karyawan berinovasi mengembangkan diri dan perusahaan

Giliran Denny Indrayana Jadi Tersangka

?Bismillah, Haram Menyerah?

Menanti UU Perlindungan Nelayan

DPR & KKP Diminta Mengesahkan

Pungutan Bea cukai Menurun

Dipengaruhi kebijakan impor,Mineral dan harga CPO

Tahun Depan Tol Laut Dimulai

Jonan: Kita negara kepulauan terbesar

Poll

Subscribe Newsletter

Akhirnya, Dirjen Hubla Bobby Mamahit Tersangka
Dugaan Korupsi Pembangunan BPI2IP

(IMN),JAKARTA: Akhirnya, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby Reynold Mamahit ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus lelang pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) di Jakarta dan Sorong.

Proyek di BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Perhubungan) Kementerian Perhubungan, dilaksanakan tahun anggaran 2011 saat Bobby menjabat Kepala Badan Pengembangan SDM. Selain Bobby, KPK juga menetapkan Djoko purnomo, mantan Kepala Pusat Pengembangan SDM Ditjen Hubla Kemenhub sebagai tersangka.

Dalam proyek ini KPK mengindikasikan ada potensi kerugian negara sebesar Rp40,143 miliar. "Setelah melakukan beberapa kali gelar perkara disimpulkan telah ditemukan dua bukti permulaan yang cukup yang kemudian disimpulkan telah terjadi dugaan tipikor yang diduga dilakukan tersangka BRM," ungkap Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi S.P di Gedung KPK, Kamis (15/10/2015).

Jauh sebelumnya KPK sudah menetapkan mantan General Manager PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan sebagai tersangka. Budi kini sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bobby dan Djoko disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

PROYEK BP2IP TAHAP III

Kasus dugaan penyimpangan proyek Pembangunan BP2IP Tahap III Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2011 di Jakarta dan Sorong, kini sudah mulai disidangkan.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum pada KPK, Dzakiyul Fikri mennyatakan Budi Rachmat Kurniawan bersama-sama dengan Sugiarto dan Irawan (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), bersama-sama Bobby Reynold Mamahit dan Djoko Pramono melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga merugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sugiarto adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan Irawan adalah Ketua Panitia Pengadaan dalam proyek tersebut. Sedangkan Bobby dan Djoko saat itu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

MEMPERKAYA DIRI

Dalam persidangan, jaksa mendakwa Budi melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp536,5 juta dan menguntungkan korporasi yaitu PT Hutama Karya yang diperoleh dari selisih penerimaan riil dikurangi pengeluaran riil kepada pihak subkontraktor sebesar Rp19,462 miliar.

Perbuatan tersebut dilakukan Budi dengan cara mempengaruhi atasan langsung KPA Bobby Reynold Mamahit dan Djoko Pramono, PPK dan panitia pengadaan untuk memenangkan PT Hutama Karya dalam pengadaan tersebut dengan pemberian imbalan (arranger fee).

Padahal, setelah PT Hutama Karya ditetapkan sebagai pemenang lelang, perusahaan itu mensubkontrakkan ke pihak lain tanpa seizin PPK. Selain itu juga membuat kontrak fiktif untuk menutupi biaya arranger fee dan menggelembungkan biaya operasional.

"Terdakwa (Budi) meminta bantuan Theofilus Waimuri selaku Staf Khusus/Penasihat Menteri Perhubungan untuk menyampaikan kepada Bobby Reynold Mamahit untuk memenangkan PT Hutama Karya dalam proyek pembangunan BP2IP Sorong, dan atas permintaan tersebut Theofilus menyanggupinya untuk mempengaruhi Bobby.

Dalam dakwaannya, jaksa juga menyebut Budi memperkaya diri sebesar Rp536,5 juta, Bobby Rp480 juta, Djoko Rp620 juta, Sugiarto Rp350 juta, Irawan Rp1 miliar, Theofilus Waimuri Rp311,798 juta dan pihak perorangan lain termasuk insentif THR dan karyawan Divisi gedung tahun 2011-2012 yaitu Rp2,766 miliar. (Arry/Oryza/Mar)