NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Image

Index

Kredit Perbankan Sektor Maritim Rendah

Padahal, banyak peluang bisa dikembangkan

Pelabuhan New Priok Tekan Biaya Logistik

Juli 2016 Siap Dioperasikan

3.500 Kapal Akan Dibagikan Ke Nelayan

Menko Maritim Tinjau Pelabuhan Banyuwangi

Pesawat Intai Asing Tanpa Awak Jatuh di Batam

Dilengkapi 4 Kamera

Inilah Isi Perjanjian Konsesi Kereta Cepat

50 Tahun Aset Dikembalikan ke Negara

10 Kampung Nelayan Ditata

Prioritas Tegal,Bengkuku dan Pontianak

Presiden Jokowi Terimakasih Pada Google

Ikut Perangi Illegal Fishing di Indonesia

Lagi, 31 Kapal Ditenggelamkan

Pelaku Illegal Fishing di Indonesia

KM Marina Karam, 70 Penumpang Hilang

Di Teluk Bone Sulawesi Selatan

SpeedBoat Terbalik, 4 Tewas, 10 Hilang

Di Sungai Kubu Kalimantan Barat

Poll

Subscribe Newsletter

Inilah Isi Perjanjian Konsesi Kereta Cepat
50 Tahun Aset Dikembalikan ke Negara

Indonesiamaritimenews.com(IMN),JAKARTA: Masa Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung selama 50 tahun, akhirnya disepakati pemerintah dan perusahaan konsorsium Indonesia-China. Setelah 50 tahun, tanah dan bangunan di atasnya harus diserahkan ke negara.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menandatangani perjanjian dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Rabu (17/3/2016) setelah proyek ini tertunda lama.

Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmoko dan Dirut PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan, disaksikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan delegasi dari China.

Ada 9 point perjanjian yaitu:
1.Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana
2.Pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana
3.Masa konsesi 50 tahun sejak 31 Mei 2019 dan tidak dapat diperpanjang (kecuali dalam keadaan kahar)
4.Pembangunan prasarana kereta api paling cepat 3 tahun terhitung sejak izin pembangunan prasarana dikeluarkan
5.Pada akhir masa konsesi, semua prasarana perkeretaapian Kereta Cepat, termasuk tanah yang dimiliki Pemerintah dalam kondisi laik operasi dan bebas dari jaminan pihak ketiga
6.Pendanaan proyek didanai oleh pihak ketiga dan hak penyelenggaraan dijadikan jaminan
7.Izin usaha dan izin pembangunan akan dikeluarkan setelah perjanjian ditandatangani
8.Perjanjian konsesi tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
9.Penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

Pekan-pekan ini saya harapkan izin usaha dan izin lain bisa diberikan. Dan tolong, saya minta semuanya proaktif dalam menyerahkan semua dokumen yang diperlukan," kata Jonan.

Menurut Jonan, izin konsesi baru pertamakali diberikan di luar Badan Usaha yang lain seperti PT KAI.Saya juga ingin tegaskan bahwa dalam konsesi pemerintah tidak akan mengucurkan anggaran APBN dan jaminan apapun. Kecuali dari sisi regulasi saja," tegasnya.

Dijelaskan Jonan, hasil analisa break event point atau balik modal perusahaan diprediksi tercapai 40 tahun sejak ditetapkan 31 Mei 2019. Pemerintah memberikan masa konsesi 50 tahun dan bila molor masa konsesi akan tergerus. Pemerintah pusat tidak bisa mengatur peraturan yang ada di pemerintah daerah. Makanya harus proaktif," terangnya.

Perjanjian konsesi kerjasama penyelenggaraan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung meliputi Lintas Halim hingga Tegal Luar.

IZIN USAHA
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmoko, mengatakan, izin usaha sudah diurus oleh PT KCIC namun baru 5 kilometer. Sedangkan izin pembangunan akan bertahap dikeluarkan sesuai yang diajukan di kilometer 95 dan 100. Belum semua lahan sudah dibebaskan, termasuk lahan milik TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur yang akan dipakai untuk stasiun.

"Masih dibicarakan, dimediasi oleh Kementerian Pertahanan. Kita harap segera ada solusi," tambah Direktur Utama PT KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan.

Total tanah yang akan digunakan proyek ini mencapai 600 hektar dari sebelumnya 530 hektar karena ada tambahan tanah hutan produksi di Karawang, Jawa Barat.
(SUM/Oriza/Mar)