NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Image

Index

Jokowi Tawarkan Pelabuhan Patimban ke Jepang

Berikut Proyek KA Jakarta-Surabaya

PT AP II Kembangkan Bandara Silangit

Dukung Konektivitas Kawasan Pariwisata

Diluncurkan Mei 2016

Satelit A3 Pantau Pertanian & Maritim

Agus Raharjo Pimpin KPK

Busyro dan Johan Budi Tersisih

Akhirnya, Dirjen Hubla Bobby Mamahit Tersangka

Dugaan Korupsi Pembangunan BPI2IP

IPC WAY

Wadah karyawan berinovasi mengembangkan diri dan perusahaan

Giliran Denny Indrayana Jadi Tersangka

?Bismillah, Haram Menyerah?

Menanti UU Perlindungan Nelayan

DPR & KKP Diminta Mengesahkan

Pungutan Bea cukai Menurun

Dipengaruhi kebijakan impor,Mineral dan harga CPO

Tahun Depan Tol Laut Dimulai

Jonan: Kita negara kepulauan terbesar

Poll

Subscribe Newsletter

Giliran Denny Indrayana Jadi Tersangka
?Bismillah, Haram Menyerah?

Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA: Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Denny Indrayana, kini berstatus tersangka penyalahgunaan wewenang dan korupsi proyek payment gateway atau pembayaran secara elektronik pembuatan paspor. Status tersangka ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri, Selasa (24/3/2015) malam. Polisi menduga, potensi kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp32.093.692.000. Selain itu ada pungutan tidak sah sebesar Rp 605 juta. Proyek payment gateway di Kemenkum-HAM dilaksanakan tahun 2014. Menanggapi penetapan status tersangka tersebut, Denny pun berkicau lewat twitter. ?Akhirnya kepada Allah juwalah kami berserah diri. Bismillah, haram menyerah. Keep on fighting for the better Indonesia,? tulis Guru Besar Universitas Gajah Mada ini. ?Bagi kami, cukuplah jika masyarakat mrasakan ikhtiar perbaikan pembuatan paspor itu, krn memang itulah niat kami, melayani publik lebih baik,? tulisnya. Cuitan lainnya: ?Saya mohon bantuan dari masyarakat yg mungkin merasakan perbaikan pembuatan paspor untuk menyuarakannya.? ?Terakhir, karena pembayaran paspor secara elektronik atau e-passport ini untuk menghilangkan praktik calo dan pungli, maka ....? Cuitan Denny pun ditanggapi pengikutnya. Salah satunya, @eddy9arj menulis: 2015 saya urus paspor anak, tidak sampai 2 jam sudah beres.. Bayarnya 355000 dan langsung transfer rek. Beda bgt dg th 2009 POLRI: RUGIKAN NEGARA Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Anton Charliyan menjelaskan, keterlibatan Denny yaitu menginstruksikan penunjukan dua vendor payment gateway, yakni PT Nusa Inti Artha dan PT Finnet Indonesia. Selain itu Denny juga diduga memfasilitasi kedua vendor mengoperasikan sistem tersebut. "Satu rekening dibuka atas nama dua vendor itu. Uang disetorkan ke sana, baru disetorkan ke Bendahara Negara,? jelas Anton di Mabes Polri, Rabu (25/3/2015). Hal ini dianggap menyalahi aturan karena seharusnya disetorkan langsung ke Bendahara Negara. Polisi juga menyelidiki kemungkinan ada aliran dana ke rekening pribadi Denny. Polisi juga akan membidik tersangka baru dalam kasus ini. Denny dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama. PENGGIAT ANTIKORUPSI Penetapan Denny sebagai tersangka ini menyusul status yang sama yang lebih dulu disandang oleh dua pimpinan KPK non aktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Denny dikenal sebagai aktivis penggiat antikorupsi yang bersuara lantang. Saat Bambang ditangkap anggota Polri, Denny berada di barisan terdepan menentang tindakan polisi. Dia bersuara lantang dan mengkritik tindakan polisi yang dianggap mengkriminalisasi pimpinan KPK, yang diduga kuat berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Para pegiat antikorupsi dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM dan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menilai kasus yang menimpa Denny amat kuat aroma kriminalisasi. Pukat UGM menilai kasus payment getway bukan korupsi. Alasannya, pungutan Rp5.000 sebagai biaya pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah ide Denny untuk memangkas pelayanan yang lama karena antrean panjang. Denny membuat terobosan bekerjasama dengan bank membayar lewat SMS banking. Inilah yang mungkin dianggap penyidik Polri sebagai pungutan tidak sah. (Arry/Oryza/Mar)