NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Image

Index

Jokowi Tawarkan Pelabuhan Patimban ke Jepang

Berikut Proyek KA Jakarta-Surabaya

PT AP II Kembangkan Bandara Silangit

Dukung Konektivitas Kawasan Pariwisata

Diluncurkan Mei 2016

Satelit A3 Pantau Pertanian & Maritim

Agus Raharjo Pimpin KPK

Busyro dan Johan Budi Tersisih

Akhirnya, Dirjen Hubla Bobby Mamahit Tersangka

Dugaan Korupsi Pembangunan BPI2IP

IPC WAY

Wadah karyawan berinovasi mengembangkan diri dan perusahaan

Giliran Denny Indrayana Jadi Tersangka

?Bismillah, Haram Menyerah?

Menanti UU Perlindungan Nelayan

DPR & KKP Diminta Mengesahkan

Pungutan Bea cukai Menurun

Dipengaruhi kebijakan impor,Mineral dan harga CPO

Tahun Depan Tol Laut Dimulai

Jonan: Kita negara kepulauan terbesar

Poll

Subscribe Newsletter

Menanti UU Perlindungan Nelayan
DPR & KKP Diminta Mengesahkan

Indonesiamaritimenews.com (IMN),JAKARTA: Kalangan nelayan mendesak DPR serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera mengesahkan RUU Perlidungan Nelayan. Payung hukum diperlukan untuk guna melindungi dan memulihkan hak-hak nelayan tradisional .

Desakan ini disampaikan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dalam siaran pers tertulis, Minggu (22/3/2015). Sekjen KNTI, Niko Amrullah mengatakan ada tujuh komponen diusulkan masuk ke dalam RUU Perlindungan Nelayan, antara lain reformasi agraria di perairan.

?Negara harus mengakui peran nelayan skala kecil dan masyarakat adat untuk memulihkan, melestarikan, melindungi dan bersama sama mengelola lingkungan perairan lokal dan ekosistem pesisir,? kata Niko Amrullah.

Perlu pula diatur tata pembangunan sosial, ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak seperti kesehatan, pendidikan, pemberantasan buta huruf, inklusi digital, perlindungan jaminan sosial, akses ke layanan perbankan dan skema asuransi.

Negara juga harus memfasilitasi, melatih dan mendukung masyarakat nelayan tradisional untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.

KEMISKINAN
UU Perlindungan Nelayan menurut Niko sangat penting mengingat 92 persen dari total masyarakat pelaku usaha perikanan, tergolong skala usaha kecil. Selain itu, dari jumlah total penduduk miskin di Indonesia, 25 persen di antaranya adalah masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan.

KNTI juga meminta pemerintah mewaspadai fluktuasi Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang masih tinggi. Kerna dua regulasi pemberantasan illegal fishing, yaitu moratorium izin kapal eks asing serta larangan transshipment belum menunjukkan benang merah terhadap kesejahteraan nelayan.

Meski nilai NTN di Februari 2015 sebesar 106.72, meningkat dibanding 3 bulan pertama Pemerintahan Jokowi, namun angka ini terbilang rentan dibanding tren NTN 5 tahun terakhir.

Selain itu negara harus menyediakan akses ke pasar-pasar lokal, regional, nasional, dan internasional serta mendorong perdagangan yang adil dan non-diskriminatif bagi produk perikanan skala kecil (Oryza)