NEWS - Indonesia Maritime News (IMN)

TERDAFTAR: IDM000087670
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Image

Index

Protes Kapal Pukat Trawl

Nelayan Sergai Demo di Laut

Bank Plat Merah Hadapi Lebaran

Sediakan Likuiditas Tunai Rp 200 T

Kredit Perbankan Sektor Maritim Rendah

Padahal, banyak peluang bisa dikembangkan

Pelabuhan New Priok Tekan Biaya Logistik

Juli 2016 Siap Dioperasikan

3.500 Kapal Akan Dibagikan Ke Nelayan

Menko Maritim Tinjau Pelabuhan Banyuwangi

Pesawat Intai Asing Tanpa Awak Jatuh di Batam

Dilengkapi 4 Kamera

Inilah Isi Perjanjian Konsesi Kereta Cepat

50 Tahun Aset Dikembalikan ke Negara

10 Kampung Nelayan Ditata

Prioritas Tegal,Bengkuku dan Pontianak

Presiden Jokowi Terimakasih Pada Google

Ikut Perangi Illegal Fishing di Indonesia

Lagi, 31 Kapal Ditenggelamkan

Pelaku Illegal Fishing di Indonesia

Poll

Subscribe Newsletter

Protes Kapal Pukat Trawl
Nelayan Sergai Demo di Laut

Indonesiamaritimenews.com (IMN), MEDAN:Ratusan nelayan tradisional Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, unjuk rasa di tengah laut menolak beroperasinya kapal pukat trawl.

Nelayan yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sergai, memprotes kapal pukat yang beroperasi sekitar satu mil dari pantai perairan Serdang Bedagai.

Mereka beraksi di tengah laut perairan Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Sergai berbatasan dengan Kecamatan Pagurawan, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.Unjuk rasa ini digelar Kamis (21/03/2019).Sebuah spanduk bertuliskan 'Kami Rela Mati Untuk Menjaga Laut Kami' terpasang di sebuah kapal.

Zulham, koordinator aksi, mengatakan mereka meminta pukat trawl jangan beroperasi lagi karena telah melanggar Kepmen 02 Tahun 2015. Selain itu Pukat Apung dan Ancau juga diminta harus menjauh dari lokasi kegiatan nelayan tradisional.

Karena kapal-kapal tersebut beroperasi bukan di wilayah tangkapannya. "Mereka sudah melanggar zona yang ditentukan dan setiap hari mereka melaut,"kata Zulham. Nelayan tradisonal meminta pemerintah bersikap tegas.

"Kita sudah sangat resah akibat trawl tersebut. Kami dibuat susah, bahkan dalam beberapa waktu lalu ada perahu nelayan yang ditabrak trawl hingga tidak bisa melaut lagi", tukas Zulham. Ia mengatakan, bila aspirasi mereka tidak direspon pemerintah, nelayan tradisional akan bertindak sendiri.

SERING PROTES
Protes kalangan nelayan tradisional bukan kali ini saja terjadi. Tahun lalu, tepatnya 27 Agustus 2018 sekitar seribu nelayan dari Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) menggeruduk markas Polda Sumatera Utara. Mereka memprotes maraknya kapal pukat trawl yang merugikan nelayan tradisional.

Massa nelayan berasal dari berbagai wilayah seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Tanjung Balai, Asahan dan daerah lainnya. Mereka mengharapkan aparat lebih tegas menghadapi maraknya kapal trawl.

Ketua ANSU, Sutrisno meminta kepolisian menegakkan Permen KP Nomor 71/2016 tentang larangan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan. Karena kapal trawl atau pukat harimau selain merusak biota laut, juga membuat hasil tangkapan nelayan tradional menjadi sangat menurun. Kapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Agus Andrianto sempat berdialog dengan perwakilan nelayan.

Komunitas nelayan tradisonal juga pernah melakukan unjuk rasa ke DPRD Sumatera Utara. Namun aspirasi mereka belum ditindak lanjuti (Arry/MAR/IMN)